KUPANG — Juru bicara Fraksi Demokrat DPRD NTT, Reni Marlina UN, SE, MM, menegaskan dokumen perubahan anggaran harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan warga di wilayah terdampak bencana. Ia menilai Perubahan APBD tidak cukup dibaca sebagai deretan angka statistik.
"Perubahan APBD ini tidak boleh hanya dipandang sebagai deretan angka-angka statistik, melainkan harus menjadi instrumen politik anggaran yang responsif, inklusif, dan solutif," kata Reni dalam Rapat Paripurna DPRD NTT, Senin (21/9/2026).
Pernyataan itu menjadi salah satu catatan utama Fraksi Demokrat dalam pendapat akhir terhadap Perubahan APBD NTT Tahun Anggaran 2026.
Kebutuhan Mendesak di Wilayah Terdampak Gempa Flores
Fraksi Demokrat menyoroti sejumlah kebutuhan mendesak yang belum sepenuhnya tertangani di lokasi terdampak. Penyediaan air bersih masuk daftar prioritas, bersama fasilitas kesehatan dan sekolah darurat.
Layanan trauma healing untuk perempuan dan anak-anak dinilai membutuhkan perhatian ekstra. Kelompok ini paling rentan mengalami tekanan psikologis pascabencana.
Menurut Demokrat, transisi dari masa tanggap darurat menuju rehabilitasi dan rekonstruksi harus berjalan sistematis. Pemerintah didorong menerapkan prinsip Build Back Better, Safer and Sustainable dalam pembangunan kembali kawasan terdampak.
Realisasi Belanja Modal Baru 9,58 Persen per 11 September 2026
Fraksi Demokrat mencatat realisasi belanja modal Pemprov NTT baru mencapai 9,58 persen per 11 September 2026. Angka itu dinilai terlalu rendah untuk kebutuhan pemulihan yang mendesak.
Sejumlah proyek menjadi perhatian fraksi, antara lain Jembatan Nagekeo, penanganan banjir bandang Mauponggo dan Lewotobi, serta pembangunan Terminal Haumeni di Timor Tengah Selatan.
Demokrat mendesak pemerintah segera mengeksekusi belanja modal yang siap dikerjakan. Proyek yang berjalan diharapkan memberi dampak langsung terhadap ekonomi masyarakat.
Hak Pegawai Diminta Tidak Diabaikan Saat Pengendalian Anggaran
Fraksi Demokrat juga meminta pemenuhan hak pegawai tetap diperhatikan selama proses pengendalian anggaran. Dua hal yang disorot adalah TPP ASN dan gaji PPPK paruh waktu.
"Rakyat membutuhkan anggaran yang bekerja: sekolah tetap berjalan, rumah sakit tetap melayani, pegawai menerima haknya, ekonomi rakyat bergerak, dan korban bencana Flores dapat kembali membangun kehidupannya," ujar Reni.
Fraksi Demokrat menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Perda tentang Perubahan APBD NTT Tahun Anggaran 2026. Persetujuan itu disertai sejumlah catatan pengawasan yang akan menjadi dasar fraksi mengawal eksekusi anggaran.
