KUPANG — Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur meminta para kepala kejaksaan negeri yang baru menjabat untuk menjadikan penyelamatan kerugian negara sebagai fokus utama. Instruksi itu disampaikan langsung oleh Kajati NTT dalam acara serah terima jabatan sejumlah kajari di wilayah provinsi tersebut.
Inti Arahan: Keuangan Negara Jadi Prioritas
Dalam arahannya, Kajati NTT menekankan bahwa tugas utama seorang kajari tidak hanya menangani perkara pidana. Lebih dari itu, mereka diminta aktif mengembalikan uang negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi atau penyimpangan lainnya.
“Saya minta para kajari fokus pada penyelamatan kerugian negara. Itu yang paling penting,” ujar Kajati NTT dalam sambutannya.
Mengapa Penyelamatan Kerugian Negara Ditekankan?
Penyelamatan kerugian negara dinilai lebih berdampak langsung bagi keuangan daerah dibandingkan sekadar menghukum pelaku. Setiap rupiah yang berhasil dikembalikan bisa digunakan kembali untuk pembangunan dan pelayanan publik di NTT.
Langkah ini juga sejalan dengan kebijakan nasional Kejaksaan Agung yang mendorong pemulihan aset sebagai indikator keberhasilan penegakan hukum. Para kajari baru diminta menyusun strategi sejak dini untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian negara di wilayah hukumnya.
Para Kajari Baru yang Mendapat Arahan
Acara serah terima jabatan ini dihadiri oleh sejumlah kajari yang baru dilantik untuk bertugas di beberapa kabupaten di NTT. Mereka di antaranya adalah Kajari baru untuk wilayah Sumba Timur, Flores Timur, dan Timor Tengah Selatan.
Dalam kesempatan tersebut, Kajati NTT juga mengingatkan agar para kajari menjalin koordinasi yang baik dengan aparat penegak hukum lain dan pemerintah daerah. Sinergi ini dinilai penting untuk mempercepat proses penanganan perkara yang berpotensi merugikan negara.
Target ke Depan: Optimalisasi Pemulihan Aset
Kejati NTT menargetkan peningkatan angka pemulihan aset pada tahun anggaran berjalan. Setiap kejaksaan negeri diminta melaporkan secara berkala perkembangan upaya penyelamatan kerugian negara di wilayahnya.
Langkah tegas ini diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus memulihkan pendapatan daerah yang sempat dikorupsi. Publik pun menanti realisasi dari arahan tersebut di lapangan.
