KUPANG — Anita Jacoba Gah menilai angka buta huruf dan anak putus sekolah di Sumba Barat Daya tidak bisa dibiarkan berjalan tanpa evaluasi. Menurut dia, kemampuan membaca, menulis, dan berhitung adalah fondasi yang harus dikuasai setiap anak sebelum melanjutkan pendidikan.
Data yang disampaikannya mencakup 7.462 anak buta huruf dan sekitar 13.000 anak yang tidak bersekolah di kabupaten tersebut. Anita mempertanyakan bagaimana kondisi itu tetap muncul meski pemerintah telah menjalankan sejumlah program pendidikan.
Anggota DPR dari daerah pemilihan NTT itu menyoroti temuan anak yang belum menguasai literasi dasar meski sudah duduk di bangku sekolah formal. Bagi dia, kondisi tersebut menuntut penjelasan dari penyelenggara pendidikan.
“Kalau masih ada anak-anak yang buta huruf, bahkan berada di sekolah formal, ini menjadi pertanyaan besar bagi saya. Mengapa hal ini masih terjadi?” kata Anita di hadapan para guru dan orang tua.
Ia juga mempertanyakan proses kenaikan kelas siswa hingga jenjang menengah apabila kemampuan dasar membaca dan menulis belum dikuasai. Menurut Anita, persoalan itu tidak cukup dijawab dengan daftar program yang sudah berjalan.
Anita menyebut pemerintah telah menggelontorkan dana Bantuan Operasional Sekolah, Program Indonesia Pintar, sertifikasi guru, serta revitalisasi sekolah. Semua instrumen itu, menurut dia, tetap perlu dievaluasi ketika masih ada anak yang belum bisa membaca.
“Guru sudah mendapatkan gaji dan sertifikasi, dana BOS juga terus berjalan. Pemerintah sudah memberikan perhatian melalui berbagai program. Lalu, apa lagi yang kurang sehingga masih ada anak-anak kita yang buta huruf?” ujarnya.
Pernyataan itu mengarah pada kesimpulan bahwa besaran anggaran bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Anita menilai hasil belajar siswa, terutama kemampuan literasi dasar, harus jadi tolok ukur utama.
Selain Sumba Barat Daya, Anita menaruh perhatian pada kemungkinan persoalan serupa di Kabupaten Kupang. Ia berencana menemui Bupati Kupang untuk meminta data jumlah penduduk buta huruf dan anak yang tidak bersekolah.
“Saya akan bertemu dengan Bupati Kupang dan meminta agar data mengenai angka buta huruf serta jumlah anak yang tidak bersekolah disiapkan. Ini menjadi catatan penting bagi saya dalam kunjungan kerja kali ini,” katanya.
Menurut Anita, data itu diperlukan agar pemerintah daerah bisa menentukan langkah perbaikan secara terukur. Ia juga mendorong pemerintah daerah membuka data pendidikan secara transparan supaya sekolah, tenaga pendidik, dan masyarakat bisa ikut menangani persoalan bersama.
Anita mengingatkan program pendidikan kesetaraan melalui Paket A, Paket B, dan Paket C harus dimanfaatkan secara optimal. Program itu dinilai menjadi jalur bagi warga yang belum memperoleh pendidikan memadai.
Ia menegaskan persoalan buta huruf tidak bisa dibebankan kepada satu pihak saja. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dinas pendidikan, kepala sekolah, dan guru diminta melakukan evaluasi bersama terhadap pelaksanaan program pendidikan.
“Kalau sampai sekarang masih ada anak-anak yang buta huruf, berarti kita menghadapi persoalan serius. Saya sebagai anggota DPR RI juga harus mengevaluasi diri. Pemerintah, pemerintah daerah, guru, kepala sekolah, dan semua dinas terkait harus melihat kembali apa yang belum berjalan dengan baik,” ujarnya.
Anita mengusulkan pemerintah memberikan perhatian lebih kepada daerah yang masih memiliki angka buta huruf tinggi. Daerah yang belum menunjukkan kemajuan, menurut dia, perlu dievaluasi khusus untuk mengetahui penyebab persoalan.
“Jangan semuanya hanya dilihat dari anggaran yang diberikan. Kita harus melihat hasilnya. Kalau angka buta huruf tidak berkurang, berarti perlu ada evaluasi dan perhatian khusus,” katanya.
Bagi Anita, persoalan ini menyangkut masa depan anak-anak NTT. Setiap anak, katanya, berhak memperoleh kesempatan pendidikan yang layak dan kemampuan dasar untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.