NUSA TENGGARA TIMUR — Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meminta pemilik mobil mewah berhenti mengisi Pertalite, seraya memastikan pemerintah tengah menyusun aturan untuk mencegah perpindahan konsumen dari BBM non-subsidi. Pernyataan ini muncul di tengah antrean panjang di sejumlah SPBU, termasuk Sulawesi Selatan, yang diduga bukan karena kelangkaan stok.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa masyarakat mampu seharusnya tidak lagi mengonsumsi BBM subsidi. Permintaan itu disampaikannya saat pemerintah tengah merancang regulasi baru yang membatasi perpindahan pengguna BBM non-subsidi ke BBM subsidi, seperti dari Pertamax ke Pertalite.
Aturan tersebut, menurut Bahlil, masih dalam tahap formulasi. Ia menyebut imbauan ini sudah ia sampaikan berulang kali dalam berbagai kesempatan, dengan alasan keadilan bagi kelompok yang kurang mampu.
Bahlil mengaitkan perpindahan konsumen BBM non-subsidi ke subsidi sebagai salah satu pemicu antrean di sejumlah SPBU. Kondisi serupa terjadi di Sulawesi Selatan dalam beberapa waktu terakhir.
"Ya memang kita lagi ada memformulasikan aturannya. Makanya dalam berbagai kesempatan kan saya menganjurkan agar saudara-saudara saya yang mampu, yang mobilnya bagus, tolonglah kita jangan sampai memakai BBM subsidi," ujar Bahlil, dikutip dari detikFinance, Kamis (17/9).
Selain faktor perpindahan konsumen, Bahlil mengindikasikan ada pihak yang sengaja mengantre BBM untuk tujuan tertentu. Ia menyinggung data yang dimiliki awak media soal antrean di pompa bensin yang tidak wajar.
"Kemudian yang terjadi di Sulawesi Selatan kemarin itu menjadi antrian panjang karena banyak faktor. Salah satu di antaranya adalah ada memang pihak-pihak, kan teman-teman media kan udah punya data. Ngantri di pompa bensin hanya untuk, ya ada maksud lain lah kira-kira begitu," katanya.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Laode Sulaeman menambahkan bahwa pemerintah bersama aparat penegak hukum dan Pertamina tengah mendalami dugaan penimbunan BBM di Makassar. Salah satu modus yang disorot adalah modifikasi tangki kendaraan agar kapasitasnya melebihi standar pabrikan.
"Ya dia ngisi tapi tangkinya diperbesar, contohnya kayak gitu. Tangkinya ditambah yang harusnya kapasitasnya X, ditambah X plus 50%, X plus 75%. Contohnya gitu," kata Laode.
Bahlil memastikan antrean yang terjadi bukan akibat kelangkaan BBM. Menurutnya, cadangan stok nasional masih berada di atas batas minimal yang ditetapkan pemerintah.
"BBM itu kan secara cadangan stok nasional kita kan dalam batas minimal nasional, 18-20 hari," terangnya.
Pernyataan ini menegaskan bahwa persoalan utama yang dihadapi bukan soal pasokan, melainkan distribusi dan perilaku konsumsi di lapangan. Pemerintah belum memerinci bentuk aturan yang sedang disusun, termasuk apakah akan ada pembatasan berbasis jenis kendaraan atau sistem verifikasi pembelian di SPBU.
Bagi konsumen, aturan ini berpotensi mengubah kebiasaan pengisian BBM harian, terutama bagi pemilik kendaraan yang selama ini beralih ke Pertalite demi menekan biaya. Sementara untuk pemilik mobil dengan kapasitas mesin besar, sinyal dari pemerintah cukup jelas: subsidi ditujukan bagi yang benar-benar membutuhkan, bukan bagi yang sekadar mencari harga lebih murah.