Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyiapkan transformasi sistem pangan berbasis potensi lokal dengan memanfaatkan hasil riset dan pengetahuan masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan pangan. Langkah itu dibahas usai Forum Simpul Pangan Nusantara di Kupang, yang diinisiasi ICRAF Indonesia bersama pemerintah dan akademisi. Hasil kajian dari perguruan tinggi, komunitas, dan organisasi masyarakat akan diintegrasikan ke dalam strategi perubahan RPJMD NTT.
KUPANG — Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) NTT Theresia M. Florensia Therisia menyatakan pembangunan pangan tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi. Menurut dia, proses pengolahan, distribusi, hingga akses masyarakat terhadap pangan harus masuk dalam kerangka kebijakan.
Pernyataan itu disampaikan di Kupang, Rabu, usai menghadiri Forum Simpul Pangan Nusantara. Forum tersebut diinisiasi ICRAF Indonesia bekerja sama dengan pemerintah dan akademisi.
Pemprov NTT tengah menyusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi (RAPG). Hasil kajian dan temuan dari perguruan tinggi, komunitas, pemerintah, dan organisasi masyarakat akan dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan pangan.
Temuan-temuan itu juga akan diintegrasikan ke dalam strategi perubahan RPJMD NTT. Menurut Theresia, kebijakan tersebut penting karena struktur perekonomian NTT masih ditopang sektor pertanian.
Pemerintah ingin memastikan pengembangan pertanian, perikanan, dan peternakan memberikan manfaat bagi petani, nelayan, dan peternak.
"Selama ini memang diakui sektor peternakan berjalan dengan baik, namun dari sisi pertanian masih sangat minim, karena itu berbagai upaya kami lakukan agar sektor pertanian kita juga bisa seperti sektor peternakan," ujar dia.
Pengembangan pangan harus disesuaikan dengan karakteristik dan potensi setiap wilayah. Pemprov NTT memasukkan agenda pemulihan wilayah Flores pascagempa dalam kerangka tersebut.
Direktur Landscape Alliance Asia Sonya Dewi menilai transformasi sistem pangan perlu melihat keterkaitan antara pertanian, pangan, hutan, dan tata kelola lahan.
"Menurut saya pendekatan agroforestri, dapat dikembangkan untuk memperkuat pangan lokal sekaligus menjaga fungsi ekosistem," tegasnya.
Sonya menjelaskan Forum Simpul Pangan Nusantara merupakan upaya menyatukan persepsi. Tujuannya agar semua pihak mendapatkan informasi yang sama untuk menjawab kebutuhan transformasi sistem pangan.
Forum di Kupang mempresentasikan 31 makalah dan 18 poster ilmiah. Pembahasan mencakup inovasi pertanian cerdas iklim, kelembagaan dan inklusi sosial, diversifikasi konsumsi dan ketahanan gizi, serta tata kelola bentang lahan dan kebijakan.
Kupang menjadi lokasi pertama dari tiga seri regional Simpul Pangan Nusantara. Dua seri berikutnya digelar di Makassar dan Palembang pada Oktober 2026.
Program itu mengembangkan kebun pangan komunal dan pekarangan, penguatan pangan lokal dan gizi, serta kurikulum muatan lokal "Pangan Lokal untuk Ketahanan Iklim".
Pendekatan tersebut telah menjangkau 43 kebun pangan komunal dan 771 kebun pekarangan keluarga. Sebanyak delapan rumah benih lokal mendukung program ini.
Sebanyak 1.288 peserta telah mengikuti peningkatan kapasitas terkait pangan lokal dan gizi seimbang. Capaian itu menjadi basis awal bagi penyusunan kebijakan pangan NTT yang lebih berpihak pada petani, nelayan, dan peternak di daerah ini.