NUSA TENGGARA TIMUR — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah belum berencana menambah kuota subsidi energi. Namun ia mengakui pihaknya terus mencermati pergerakan harga minyak global agar tidak naik lebih jauh.
"Belum (ada rencana menambah kuota subsidi). Kita harus pantau terus perkembangannya. Jangan sampai naik lebih tinggi lagi," ujar Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (10/9).
Pernyataan itu muncul sehari setelah Brent menyentuh US$100 per barel, dipicu kekhawatiran pasar atas gangguan pasokan akibat eskalasi serangan Iran dan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal di Timur Tengah. Mengutip Reuters, WTI AS diperdagangkan di US$96,55 per barel atau naik 0,5 persen.
Pengamat Energi Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti menghitung, pada harga Brent US$100 per barel, sisa ruang fiskal menuju pagu undang-undang 3 persen terhadap PDB sekitar Rp38,6 triliun. Dengan tambahan beban hampir Rp7,9 triliun per bulan, bantalan itu hanya cukup untuk sekitar lima bulan.
"Pada harga US$100, ruang fiskal kita sekitar Rp38 triliun, dan beban bertambah hampir Rp8 triliun sebulan. Artinya bantalannya cukup untuk sekitar lima bulan," ujar Yayan dalam risetnya, Kamis (10/9).
Kesimpulan sementaranya: harga BBM subsidi tidak perlu dinaikkan untuk sisa 2026. Yang mendesak justru penyusunan APBN 2027, karena di tahun itulah ruang fiskal benar-benar menipis.
"Untuk sisa tahun 2026 kita masih aman, harga BBM subsidi tidak perlu naik. Yang harus disiapkan dari sekarang adalah APBN 2027, karena di situlah ruangnya benar-benar habis," ungkapnya.
Yayan menyoroti satu variabel yang kerap luput dari perhitungan: kombinasi harga minyak tinggi dan pelemahan rupiah. Indonesia membeli minyak dengan dolar, tetapi membayar subsidi dalam rupiah.
"Ini yang sering terlewat. Kita beli minyak pakai dolar, tapi bayar subsidinya pakai rupiah. Jadi kalau minyak naik ke US$100 dan rupiah sekaligus melemah ke Rp18 ribu, bebannya bukan dijumlah, dia berlipat, sekitar 2,3 kali dampak minyak saja," tegas Yayan.
Ia menambahkan, minyak mahal sekaligus menekan rupiah lewat impor migas. Menjaga kurs, menurutnya, sama pentingnya dengan menjaga harga minyak.
Yayan juga mengingatkan bahwa lonjakan ke level US$100 tidak bisa lagi diperlakukan sebagai guncangan sesaat bila tren berlangsung lama. Dalam skenario itu, pemerintah perlu me