Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai Nusa Tenggara Timur (NTT) prospektif dikembangkan sebagai basis produksi garam industri berskala besar. Penilaian itu disampaikan untuk memperkuat kapasitas produksi nasional, seiring target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029.
JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai NTT memiliki prospek kuat menjadi lumbung garam industri nasional. Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kabupaten Rote Ndao disebut punya potensi area pengembangan hingga 10.764 hektare.
Esther menyebut karakteristik NTT berbeda dari sentra garam yang sudah ada. Faktor ketersediaan hamparan lahan luas, agroklimat yang mendukung, dan peluang mekanisasi menjadi keunggulan utama.
“Nusa Tenggara Timur memiliki karakter berbeda berupa ketersediaan hamparan lahan yang relatif luas, kondisi agroklimat yang mendukung, serta peluang mekanisasi sehingga lebih prospektif dikembangkan sebagai basis produksi primer garam industri berskala besar,” kata Esther di Jakarta, Selasa.
Pengembangan NTT tidak berarti menggeser peran sentra garam rakyat yang selama ini menjadi tulang punggung produksi. Pantai Utara Jawa, termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, tetap diposisikan sebagai basis produksi garam rakyat untuk kebutuhan konsumsi dan industri pangan.
Menurut Esther, pembagian peran ini memungkinkan kapasitas produksi dalam negeri diperkuat sesuai karakter dan keunggulan masing-masing wilayah. Sistem produksi berskala industri dan mekanisasi memang lebih sulit diterapkan di sebagian tambak garam rakyat Jawa karena lahan yang terfragmentasi.
Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat produksi garam nasional pada 2024 mencapai sekitar 2,04 juta ton. Jawa Timur menjadi penyumbang terbesar dengan 863 ribu ton, disusul Jawa Tengah 536 ribu ton, dan Jawa Barat 211 ribu ton. Adapun NTT baru menghasilkan sekitar 15,8 ribu ton.
Namun, produksi nasional pada 2025 turun menjadi sekitar 1,04 juta ton. KKP menyebut penurunan itu dipengaruhi dinamika atmosfer yang tidak menguntungkan di sentra garam utama serta keterbatasan penerapan teknologi dan infrastruktur produksi.
Pemerintah menargetkan produksi garam nasional meningkat menjadi 2,5 juta ton pada 2026, lalu 3,5 juta ton pada 2027, dan lima juta ton pada 2029. Artinya, produksi nasional perlu bertambah sekitar 1,46 juta ton dari realisasi 2025 untuk mencapai target tahun depan.
Salah satu penambahan kapasitas baru ditempuh melalui pengembangan K-SIGN di Kabupaten Rote Ndao. Pemerintah telah menyelesaikan pengembangan tahap pertama seluas 616 hektare dan melanjutkan tahap kedua seluas 751 hektare.
Uji coba produksi dilakukan di lahan tahap pertama dengan panen perdana ditargetkan pada November 2026. K-SIGN dirancang sebagai sentra produksi modern dengan target produktivitas mencapai 200 ton per hektare per tahun.
Dari potensi kawasan tersebut, sekitar 2.000 hektare ditargetkan dikembangkan KKP melalui pemanfaatan lahan masyarakat. Lebih dari 8.000 hektare lainnya diharapkan dikembangkan bersama investor.
Esther mengingatkan percepatan produksi tidak cukup hanya mengandalkan perluasan areal. Dukungan teknologi, infrastruktur, dan ekosistem produksi yang memadai menjadi syarat mutlak.
“Perkembangan ini menunjukkan bahwa fondasi menuju swasembada sesungguhnya telah tersedia. Tantangannya adalah mempercepat proses tersebut melalui dukungan riset, demonstrasi teknologi, investasi, standardisasi, infrastruktur, serta kemitraan antara petambak, perguruan tinggi, pemerintah, dan industri pengguna,” kata Esther.