SOE — Ratusan massa yang tergabung dalam Cipayung Plus TTS dan masyarakat Desa Bijaepunu memadati halaman Kantor Bupati Timor Tengah Selatan pada Senin (7/9/2026). Aksi damai yang berlangsung kondusif namun penuh ketegasan itu berujung pada diterimanya pernyataan sikap berisi 10 tuntutan oleh Bupati Eduard Markus Lioe.
Bupati datang didampingi Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, para asisten, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kapolres TTS, serta Ketua Komisi I DPRD TTS beserta anggota. Kehadiran pejabat lengkap ini menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah merespons serius aspirasi yang disuarakan.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan, Cipayung Plus TTS menegaskan bahwa proses pemberhentian dan tata kelola birokrasi di Desa Bijaepunu telah mencederai prinsip keadilan, supremasi hukum, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Mereka menyoroti dua persoalan utama. Pertama, pemecatan terhadap Yeni Helena Toineno yang dinilai tidak prosedural. Kedua, penerbitan SK Bupati yang mengatur pemberhentian sementara Sekretaris Desa Bijaepunu berinisial SS yang dianggap cacat prosedur.
Organisasi mahasiswa ini menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk kesewenang-wenangan yang tidak dapat ditoleransi. Tuntutan itu disampaikan langsung kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten TTS.
Menanggapi desakan massa, Bupati Eduard Markus Lioe menegaskan bahwa seluruh proses yang berjalan telah mengikuti aturan yang berlaku. Ia memastikan penyelesaian SK pemberhentian Sekdes Bijaepunu akan tuntas dalam minggu ini.
Pernyataan tersebut langsung disambut dengan pengawasan ketat dari massa aksi. Mereka berjanji akan terus memantau realisasi janji tersebut dan tidak segan kembali turun ke jalan apabila tidak ada kejelasan hingga batas waktu yang dijanjikan.
Pantauan di lokasi, jalannya aksi damai berlangsung tertib. Massa menyampaikan aspirasi secara langsung tanpa aksi anarkis. Kehadiran Kapolres TTS di barisan penerima tamu menunjukkan koordinasi aparat keamanan dengan pemerintah daerah berjalan baik.
Penerimaan langsung oleh bupati beserta jajaran dan pimpinan DPRD menjadi titik terang dialog. Namun, publik Bijaepunu masih menunggu tindak lanjut nyata dari 10 poin tuntutan yang telah diserahkan, terutama terkait kepastian hukum bagi kedua aparatur desa yang menjadi sorotan.