KUPANG — Kanwil Kemenkum NTT menggelar rapat pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2025 serta Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Proses ini merupakan tahapan strategis dalam pembentukan produk hukum daerah.
Kepala Kanwil Kemenkum NTT Silvester Sili Laba menegaskan bahwa harmonisasi bertujuan memastikan setiap produk hukum daerah memiliki kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. "Melalui proses harmonisasi, kita memastikan setiap produk hukum daerah memiliki landasan hukum yang kuat, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat," ujarnya di Kupang, Selasa.
Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum NTT yang dikoordinasikan Yunus P.S. Bureni melakukan pencermatan mendalam terhadap substansi kedua rancangan regulasi. Pemeriksaan meliputi kesesuaian materi muatan, sinkronisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, teknik penyusunan, serta penggunaan bahasa hukum sesuai kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan.
Dalam pembahasan teknis yang berlangsung interaktif, tim perancang bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Ngada menyampaikan berbagai masukan dan penyempurnaan. Silvester menyebut langkah ini penting agar produk hukum yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.
Hadir dalam kegiatan tersebut Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Ngada Yohanes Ghae, Wakil Ketua Tim Rudolf Agroz Wogo, serta sejumlah perangkat daerah terkait. Setelah proses harmonisasi rampung, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Hasil Pengharmonisasian.
Berita acara tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Ngada untuk menyempurnakan Ranperda dan Ranperbup sebelum memasuki tahapan pembentukan peraturan selanjutnya. Langkah ini memastikan seluruh norma yang dirumuskan memenuhi aspek yuridis, teknis, dan implementatif.