KUPANG — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp5,219 triliun untuk Tahun Anggaran 2027. Angka ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2,4 triliun dan pendapatan transfer dari pusat sebesar Rp2,819 triliun.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2027 dalam rapat paripurna DPRD NTT, Senin (20/7/2026). Dokumen ini menjadi landasan awal penyusunan APBD 2027 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pemerintah provinsi menjabarkan arah pembangunan ke dalam lima prioritas utama. Pertama, peningkatan kualitas layanan dasar dan penguatan SDM. Kedua, transformasi ekonomi berbasis potensi unggulan daerah. Ketiga, peningkatan konektivitas dan pemerataan infrastruktur dasar.
Keempat, penguatan tata kelola pemerintahan dan kapasitas fiskal daerah. Kelima, penguatan ketahanan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Seluruh prioritas ini mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) NTT 2027 dan RPJMD Provinsi NTT 2025–2029.
Dibandingkan KUA-PPAS 2026, asumsi PAD tahun 2027 turun Rp400 miliar. Penurunan ini mempertimbangkan realisasi target PAD hingga saat ini. Sementara itu, pendapatan transfer juga turun sekitar Rp286 miliar akibat perubahan kebijakan pemerintah pusat terhadap Transfer ke Daerah (TKD).
Penyesuaian pendapatan diikuti penurunan belanja daerah lebih dari Rp1 triliun. Belanja meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Meski begitu, Gubernur menegaskan kebijakan belanja tetap diarahkan pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pembiayaan kewajiban daerah, dan program peningkatan PAD.
Pada sisi pembiayaan, penerimaan diproyeksikan meningkat Rp75 miliar dari asumsi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2026. Sementara pengeluaran pembiayaan naik Rp225 miliar untuk dana cadangan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028, Pemilihan Kepala Daerah 2031, dan penyertaan modal ke BUMD milik Pemprov NTT.
Dengan struktur tersebut, rancangan KUA-PPAS 2027 memproyeksikan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) sekitar Rp356 miliar. Angka ini menurun Rp164 miliar dibandingkan KUA-PPAS 2026.
Gubernur Melki menyebut penyusunan anggaran dilakukan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini berdampak pada harga kebutuhan pokok, risiko pengangguran, dan tantangan sosial lainnya.
“Pemerintah juga terus memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi PAD, peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan, penguatan sumber daya manusia, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif guna meningkatkan kemandirian daerah,” ucap Gubernur Melki dalam sambutannya.
Rancangan KUA-PPAS ini akan dibahas bersama DPRD NTT untuk memperoleh Nota Kesepakatan sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD 2027. “Saya berharap pembahasan berlangsung konstruktif sehingga menghasilkan kesepakatan yang menjadi dasar penyusunan APBD,” ujarnya.