FLORES, NTT — Dalam buku tipis berjudul Krisis Kebebasan yang ditulis Albert Camus pada 1948, ada satu kalimat yang seolah bicara langsung pada situasi Flores hari ini. Camus menulis surat kepada seorang teman Jerman, bukan untuk berdamai, melainkan menggugat cara pandang yang melihat suatu wilayah hanya sebagai gudang sumber daya.
“Engkau berbicara tentang ‘Eropa’, tapi yang ada dalam pikiranmu adalah tentara, lumbung pangan, industri yang dipaksa bekerja melebihi kemampuan, serta cendekiawan yang dikekang,” tulis Camus di halaman 13 buku tersebut. “Bagimu Eropa adalah daerah kekuasaan dikelilingi laut dan pegunungan, dengan bendungan tersebar di sana-sini, dengan tambang mineral penggali kekayaan buminya.”
Struktur kalimat itu, menurut pengamat, persis sama dengan yang terjadi di Flores. Satu pihak melihat pulau ini sebagai lokasi proyek—panas bumi, tambang, batalyon militer. Sementara masyarakatnya melihatnya sebagai rumah tempat identitas dan kehidupan mereka berakar.
Pertanyaan paling mendasar kini mengemuka: untuk siapa energi dari panas bumi Flores diproduksi? Jika sebagian besar listrik dialirkan ke luar pulau untuk kebutuhan industri nasional, sementara warga Flores sendiri masih ada yang hidup tanpa akses energi yang memadai, maka pembangunan itu bukan untuk Flores—Flores hanyalah lokasinya.
“Pembangunan tanpa persetujuan rakyat, tanpa keadilan ekologis, dan tanpa penghormatan terhadap ruang hidup hanya akan melahirkan krisis baru—krisis kemanusiaan,” demikian catatan dalam artikel yang mengulas buku Camus tersebut.
Camus juga menyoroti bahaya pembungkaman informasi. Dalam buku yang diterbitkan Yayasan Obor Indonesia pada 1988 ini, ia menulis bahwa sensor bukan sekadar kejahatan administratif—sensor adalah pengakuan bahwa penguasa takut pada kebenaran yang ditulis.
“Kebebasan pers tidaklah menjamin suatu negeri mencapai keadilan dan kedamaian, tetapi tanpa kebebasan pers tidaklah menjamin suatu negara mencapai keduanya,” tulis Camus pada halaman 24. “Karena keadilan hanya akan terbukti bila rakyat tahu.”
Yang membuat kritik Camus relevan hingga tujuh dekade kemudian, menurut analisis, bukanlah konteks historisnya, melainkan polanya. Negara modern selalu punya bahasa yang terdengar mulia untuk membenarkan pengorbanan rakyat kecil: kemajuan, keamanan, dan kepentingan umum.
Di Flores, bahasa itu hadir dalam kemasan baru: transisi energi, investasi strategis, dan kawasan ekonomi khusus. Di balik kata-kata itu, yang terjadi adalah pengalihan—pengalihan sumber daya, pengalihan kekuasaan, dan pengalihan hak atas tanah dari tangan rakyat ke tangan negara dan korporasi.
Buku Krisis Kebebasan, meski hanya setebal 118 halaman, menjadi alat penunjuk arah untuk membaca apa yang sesungguhnya terjadi ketika kebebasan dan keberanian luntur—bukan karena dicabut secara kasar, melainkan perlahan digerus oleh proyek-proyek besar yang tak pernah benar-benar meminta persetujuan rakyat.