KUPANG — Proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMA dan SMK di Kota Kupang kembali memicu protes dari orang tua calon siswa. Kuota di sejumlah sekolah negeri dilaporkan langsung penuh dalam waktu 2-3 menit setelah portal pendaftaran dibuka pada Senin (22/6/2026).
Anita Amtiran, seorang wali siswa di Kupang, mengaku kecewa karena anaknya gagal mendaftar di sekolah negeri pilihan meski telah menyiapkan seluruh dokumen sejak pagi hari. Ia mendesak KPK tidak hanya memantau pelaksanaan SPMB, tetapi juga mengawasi operator sekolah yang mengelola sistem.
"Kami sudah menunggu lama, semua dokumen sudah siap. Tapi saat sistem dibuka, kuotanya langsung penuh. Kami tidak tahu bagaimana prosesnya bisa secepat itu," ujar Anita.
Anita menegaskan bahwa KPK semestinya turun langsung mengaudit operator sekolah, bukan sekadar memantau pelaksanaan SPMB dari luar. "Kalau bilang sekarang pengawasan langsung dari KPK, maka harus diawasi semua dengan itu operator sekolah. Jangan hanya 2-3 menit, portal yang dibuka tiba-tiba langsung dibilang penuh. Ini ada apa," tandasnya.
Ia juga mendorong pemerintah dan DPRD NTT melakukan audit terhadap mekanisme pendaftaran serta mempublikasikan data penerimaan secara terbuka. Menurut Anita, langkah itu penting agar tidak timbul spekulasi di tengah masyarakat dan memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan bersekolah akibat sistem yang tidak jelas.
"Pendidikan adalah hak setiap anak. Karena itu, proses penerimaan murid baru harus berlangsung jujur, adil, dan transparan," tambahnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) NTT Ambrosius Kodo membantah adanya permainan dalam proses SPMB Tahun Ajaran 2026-2027. Ia menegaskan sistem yang digunakan sudah berjalan 4-5 tahun dan setiap upaya manipulasi akan terekam jejak digitalnya.
"SPMB dan PPDB online, saya kira sudah berlangsung 4-5 tahun. Dan bukan hal yang baru soal ini. Saya menegaskan tidak ada permainan dalam proses SPMB," kata Ambrosius.
Ia menjelaskan kuota bisa cepat penuh karena ratusan siswa mendaftar ke sekolah tujuan secara bersamaan, sementara daya tampung terbatas. Disdikbud NTT pun membagi waktu pendaftaran menjadi sesi pagi dan siang. Hasil simulasi menunjukkan proses pendaftaran bisa selesai hanya dalam waktu 27 detik.
"Jadi tidak ada yang ditutupi di situ," ujarnya.
Ambrosius menambahkan, KPK telah memastikan tidak ada praktik titip siswa dalam pelaksanaan SPMB. Menurutnya, setiap upaya manipulasi akan terlihat dalam sistem digital, baik saat portal ditutup secara paksa maupun karena kuota sudah penuh secara otomatis.
"Pemantauan KPK tidak boleh ada titipan. Kalau ada upaya itu maka jejak digital akan terlihat apakah di tutup portalnya ataukah di tutup karena kuotanya sudah penuh. Kalau sudah penuh otomatis terkunci portal itu," tegasnya.
Untuk diketahui, SPMB wilayah NTT Tahun Ajaran 2026-2027 dibuka sejak 17 Juni hingga 2 Juli 2026. Disdikbud NTT berjanji terus melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami mekanisme pendaftaran yang berlaku.
Orang tua yang gagal mendaftar di sekolah negeri pilihan masih bisa mengikuti sesi pendaftaran pada gelombang berikutnya atau memilih sekolah lain yang masih memiliki kuota. Disdikbud NTT membuka pendaftaran dalam dua sesi setiap hari untuk mengurai kepadatan antrean.
Hingga berita ini diturunkan, KPK belum memberikan pernyataan resmi terkait permintaan audit dari warga Kupang. Namun, KPK sebelumnya telah memantau langsung pelaksanaan SPMB di NTT dan memastikan tidak ada praktik titip menitip siswa dalam sistem.