BETUN — Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU dan melonjaknya harga BBM eceran menjadi pemandangan umum di Kabupaten Malaka dalam sepekan terakhir. Kondisi ini mendorong Komunitas Literasi Kopi Malaka mengambil inisiatif menggelar diskusi publik untuk mencari jalan keluar.
Diskusi yang berlangsung di Markas Literasi Kopi Malaka, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, itu menghadirkan peserta dari lintas profesi. Mulai dari jurnalis, pegiat literasi, hingga perwakilan Kepolisian Resor Malaka turut duduk bersama membedah akar persoalan kelangkaan BBM yang kian meresahkan.
Dari forum tersebut, peserta merumuskan sejumlah rekomendasi yang dinilai mendesak untuk ditindaklanjuti. Salah satu yang paling utama adalah mendorong Pemerintah Kabupaten Malaka dan DPRD Malaka agar segera mengeluarkan kebijakan untuk menertibkan mekanisme pelayanan di seluruh SPBU di wilayah itu.
"Antrean panjang yang terjadi beberapa hari terakhir harus segera diatasi karena sangat mengganggu masyarakat," ujar Yosman Seran, anggota Komunitas Literasi Kopi Malaka, saat diwawancarai POS-KUPANG.COM, Kamis (18/6/2026).
Selain itu, komunitas ini juga mendesak pemerintah daerah melakukan pendataan menyeluruh terhadap kebutuhan dan tingkat konsumsi BBM masyarakat Malaka. Langkah itu dinilai penting untuk mengukur apakah volume BBM yang disalurkan selama ini sudah sesuai dengan kebutuhan riil warga atau justru masih jauh dari cukup.
Kelangkaan BBM di Malaka tidak hanya memicu antrean panjang di SPBU. Harga BBM eceran di tingkat pengecer ikut melonjak, sementara aktivitas ekonomi masyarakat mulai terganggu. Para peserta diskusi sepakat bahwa persoalan ini tidak bisa dilihat dari satu sisi saja.
"Melalui perspektif jurnalistik, pihak kepolisian dan para pegiat dalam diskusi ini, diharapkan mampu memetakan akar persoalan. Sekaligus menjadi jembatan aspirasi agar pihak-pihak terkait segera mengambil tindakan konkret," kata Yosman.
Diskusi ini digelar sebagai bentuk kepedulian anak muda terhadap kondisi yang tengah dihadapi warga Kabupaten Malaka. Yosman menegaskan, persoalan kelangkaan BBM perlu dibahas secara komprehensif dengan melibatkan berbagai perspektif agar solusi yang dihasilkan benar-benar menyentuh akar masalah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Malaka maupun DPRD setempat terkait rekomendasi yang disampaikan komunitas literasi tersebut. Warga berharap kelangkaan BBM yang sudah berlangsung sepekan ini segera mendapat penanganan nyata dari pemerintah daerah.