KUPANG — Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Laka Lena memastikan perspektif hak asasi manusia tidak lagi menjadi urusan satu lembaga saja. Ia menegaskan nilai-nilai HAM harus menyusup ke seluruh kebijakan pemerintah daerah, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, hingga penegakan hukum.
"Pembangunan yang menghormati martabat manusia merupakan bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Perspektif HAM harus hadir dalam setiap kebijakan dan program pemerintah," kata Melki di Kupang, Selasa.
Pernyataan itu disampaikan saat penandatanganan nota kesepakatan dengan Kementerian HAM. Menurut Melki, kehadiran Menteri HAM Natalius Pigai di NTT menjadi bukti keseriusan pemerintah pusat mendorong pembangunan yang manusiawi dan menghormati martabat setiap warga negara.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM NTT Oce Yuliana Naomi Boymau mengungkapkan, nota kesepakatan ini menjadi dasar untuk membumikan nilai-nilai HAM di NTT. Ada empat persoalan yang dinilai masih membutuhkan perhatian bersama: stunting, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta meningkatnya ujaran kebencian di ruang digital.
"Kami berharap berbagai catatan, pengalaman, dan pandangan dari Bapak Menteri dapat menjadi masukan yang berharga bagi kami untuk terus memperbaiki pelayanan pemerintahan dan pembangunan di NTT," ujar Melki.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian HAM bersama Pemprov NTT menyiapkan sejumlah langkah konkret. Pertama, mempercepat penanganan pengaduan dugaan pelanggaran HAM. Kedua, memperluas pendidikan dan literasi HAM melalui Program Desa Sadar HAM.
Ketiga, memperkuat regulasi daerah berbasis HAM. Keempat, mengembangkan Program Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (Kampung Redam) yang mengedepankan toleransi dan penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal masyarakat NTT.
Melki menambahkan, pengalaman Natalius Pigai sebagai Komisioner Komnas HAM dan kini Menteri HAM diharapkan menjadi masukan penting bagi pemerintah daerah. Tujuannya, memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
"Kehadiran Bapak Menteri HAM di NTT menjadi tanda nyata bahwa pemerintah pusat memberi perhatian serius terhadap pembangunan yang berkeadilan, manusiawi, dan menghormati martabat setiap warga negara," tutup Melki.