NUSA TENGGARA TIMUR — Kepala Negara hadir di tengah jam istirahat sekolah dan mengambil porsi makan siang yang sama dengan para pelajar. Menu yang disajikan dalam kotak makan siang itu terdiri dari nasi, lauk pauk, sayur, dan buah. Tidak ada menu khusus untuk presiden, ia antre dan duduk di bangku yang sama dengan siswa lainnya.
MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Sekolah Rakyat, yang dikelola oleh Kementerian Sosial, menjadi salah satu lokasi percontohan karena mayoritas siswanya berasal dari keluarga penerima manfaat. Menu yang disajikan di SMP 17 Tabanan telah disusun oleh ahli gizi setempat dengan standar kalori yang disesuaikan untuk anak usia remaja.
“Ini bukan sekadar makan siang. Ini investasi sumber daya manusia,” ujar Presiden saat berbincang dengan guru dan pengelola dapur umum sekolah. Ia menekankan bahwa kualitas gizi anak-anak di daerah terpencil harus menjadi prioritas nasional.
Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 71 triliun untuk program MBG pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Target awal mencakup 19,5 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, mulai dari siswa PAUD hingga SMA. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadang Hendayana, dalam kesempatan terpisah menyatakan bahwa 1.500 dapur umum telah beroperasi di 38 provinsi.
Namun, uji coba di Bali menunjukkan sejumlah tantangan teknis. Distribusi makanan dari dapur umum ke sekolah-sekolah di daerah perbukitan masih terkendala infrastruktur jalan. Di SMP 17 Tabanan, makanan diantar menggunakan kendaraan roda empat yang dimodifikasi agar suhu pangan tetap terjaga.
Kunjungan presiden ini menuai tanggapan beragam. Sejumlah orang tua siswa menyambut antusias karena anak-anak mereka kini mendapat jaminan makan siang bergizi gratis setiap hari sekolah. Namun, pengamat kebijakan publik dari Universitas Udayana, I Wayan Suardana, mengingatkan perlunya transparansi dalam pengadaan bahan baku dan pengelolaan dapur umum.
“Jangan sampai program yang mulia ini justru menjadi bancakan oknum di lapangan. Harus ada audit berkala dan keterlibatan pihak sekolah dalam pengawasan,” kata Wayan saat dihubungi secara terpisah. Pemerintah daerah Bali sendiri telah membentuk tim pengawas yang melibatkan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan setempat.
Presiden meminta agar seluruh kementerian terkait mempercepat sosialisasi standar gizi dan pelatihan tenaga dapur umum. Ia juga menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk mengevaluasi hasil uji coba di Bali dan tiga provinsi lainnya dalam dua pekan ke depan. Hasil evaluasi itu akan menjadi dasar perluasan program ke 514 kabupaten/kota pada semester kedua tahun ini.