ESDM Sebut Empat Pemicu Kelangkaan BBM dan LPG, dari Panic Buying hingga Cuaca Buruk

NUSA TENGGARA TIMUR — Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, memaparkan hasil identifikasi pemerintah terkait gangguan pasokan energi yang memicu antrean panjang di masyarakat. Dalam Rapat Komisi XII DPR RI, Rabu (26/8), ia menegaskan bahwa temuan ini masih memerlukan kajian tambahan untuk merumuskan langkah mitigasi yang tepat guna memulihkan proses distribusi.

Panic Buying dan Dampaknya pada Pasokan

Faktor pertama yang menjadi biang keladi adalah isu harga dan ketersediaan jenis BBM tertentu yang memicu aksi borong massal oleh masyarakat. Laode menjelaskan, perilaku panic buying ini membuat pasokan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan pangkalan LPG cepat habis karena pembelian dilakukan serentak dalam volume besar.

"Kondisi panic buying ini, masyarakat membeli secara bersamaan sehingga terjadilah kelangkaan dan antrean," ujarnya di hadapan anggota dewan.

Cuaca dan Bencana Alam Menghambat Distribusi

Faktor kedua adalah kondisi cuaca buruk yang mengganggu pengiriman melalui jalur laut dan sungai. Laode mencontohkan, kapal pengangkut BBM yang sudah tiba di lokasi kerap tertunda bongkar muat saat cuaca tidak bersahabat. Kondisi serupa juga terjadi di Kalimantan, di mana kapal-kapal pengangkut BBM kesulitan melintasi sungai yang sedang surut.

"Untuk proses distribusi BBM ini dilakukan melalui angkutan-angkutan sungai, dan pada saat ini sungai ini mengalami kondisi surut, sehingga kapal-kapal yang biasanya mengirimkan melalui jalur sungai terkendala," jelasnya. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah menambah pengiriman menggunakan truk via jalur darat. Meski kapasitasnya lebih kecil, penambahan volume angkutan darat diharapkan mampu menutupi kekurangan pasokan akibat gangguan cuaca.

Faktor ketiga datang dari bencana alam, seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tengah terjadi. Menurut Laode, karhutla memperlambat laju pengiriman BBM dan LPG karena mengganggu jalur distribusi, yang pada akhirnya berpotensi menciptakan antrean di tingkat konsumen.

Penyalahgunaan Subsidi Masih Dikaji

Faktor keempat yang tidak kalah krusial adalah dugaan penyalahgunaan dalam penyaluran BBM bersubsidi. Pemerintah masih mendalami kasus ini, termasuk mengevaluasi kriteria masyarakat yang berhak menerima subsidi agar penyaluran tepat sasaran.

"Untuk masalah kelangkaan dan antrean ini identifikasi penyebabnya sudah kami lakukan. Sekarang dalam proses kita kaji untuk kita berikan solusi-solusi dalam proses pelaksanaannya," pungkas Laode.

Pemerintah berjanji akan merampungkan kajian dan segera menerapkan solusi konkret untuk memastikan distribusi energi berjalan lancar dan kebutuhan masyarakat terpenuhi tanpa hambatan berarti.