Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, memperkuat pengembangan 14 desa wisata berbasis masyarakat untuk mendorong ekonomi warga dan kesejahteraan desa. Pengembangan ini tidak hanya fokus pada destinasi, tetapi juga pelibatan masyarakat dalam pengelolaan agar manfaat ekonomi langsung dirasakan. Kolaborasi lintas sektor dengan akademisi, BUMN, dan NGO pun digencarkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola.
SUMBA TIMUR — Kabupaten Sumba Timur saat ini memiliki 14 desa wisata yang terbagi dalam tiga klasifikasi, yakni desa wisata alam, desa wisata budaya, dan desa wisata bahari. Pemkab melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengarahkan pengembangan pada model pariwisata yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan sekaligus memanfaatkan potensi budaya, lingkungan, dan pengetahuan lokal.
Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Timur, Yudi Umbu Rawambaku, menegaskan bahwa desa wisata bukan sekadar soal destinasi. Menurutnya, masyarakat harus menjadi bagian utama dalam pengelolaan agar manfaat ekonomi dapat dinikmati langsung oleh warga setempat.
Pemberdayaan perempuan menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan desa wisata di Sumba Timur. Pemkab mendorong keterlibatan perempuan tidak hanya pada sisi operasional, tetapi juga dalam tata kelola dan pengambilan keputusan agar desa wisata lebih inklusif dan berkelanjutan.
Sejumlah kegiatan telah didorong untuk meningkatkan kapasitas warga, termasuk pelatihan kreativitas dan kreasi perempuan guna meningkatkan ekonomi rumah tangga. Selain itu, ada edukasi peningkatan kualitas SDM perempuan dalam penanggulangan stunting dan gizi buruk di lingkungan desa wisata.
Pemkab Sumba Timur menggandeng Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI), perusahaan melalui program tanggung jawab sosial, BUMN, dan lembaga swadaya masyarakat untuk memperkuat pengelolaan desa wisata. Kolaborasi ini diarahkan pada program pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kualitas SDM pengelola.
Pelatihan pengelolaan sampah, pembuatan kompos, dan maggot juga dilakukan di desa wisata sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan lingkungan. Langkah ini dinilai penting agar pengembangan pariwisata tidak merusak kekuatan utama desa, yakni budaya dan alam.
Yudi menyambut baik penelitian dari UBSI mengenai desa wisata inklusif yang diharapkan bisa memberikan masukan nyata bagi kebijakan pemerintah daerah. Pihaknya membutuhkan rekomendasi yang mudah diterapkan di lapangan, terutama untuk menjawab keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia.
"Yang kami butuhkan adalah rekomendasi yang bisa diterapkan di lapangan, mulai dari peningkatan kapasitas masyarakat, akses bagi kelompok disabilitas, sampai penguatan kerja sama lintas sektor," ujarnya.
Hasil penelitian tersebut juga diharapkan membantu pemerintah daerah merumuskan strategi quality tourism yang sesuai dengan kondisi dan potensi desa di Sumba Timur. Dengan begitu, pengembangan desa wisata tidak hanya meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga menciptakan sumber pendapatan baru dan memperkuat kesejahteraan masyarakat pedesaan.