SIKKA — Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Palue pada 15 Agustus 2026 lalu memaksa pemerintah bergerak cepat memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tidak hanya mengirim bantuan air darurat, tetapi juga mulai menyiapkan sumber air baru agar masyarakat tidak bergantung pada pasokan sementara.
Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU, Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw, bersama Bupati Sikka Juventus Kago, langsung meninjau kondisi lapangan. Mereka memeriksa tiga dari sekitar 10 titik longsoran yang teridentifikasi serta mengecek kondisi sumur bor yang dibangun pada 2023 lalu.
Sumur bor yang menjadi salah satu sumber layanan air masyarakat itu tercatat memiliki kapasitas sekitar 1,8 liter per detik. Namun, untuk memenuhi kebutuhan warga dalam kondisi pascagempa, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II telah mengirimkan empat unit tandon air berkapasitas 1.200 liter ke Pulau Palue.
“Kita pastikan kebutuhan air masyarakat terpenuhi sekarang, sekaligus kita siapkan sumber air yang dapat mendukung kebutuhan mereka dalam jangka panjang,” ujar Menteri PU Dody Hanggodo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (19/8).
Pemerintah tidak berhenti pada bantuan darurat. BBWS Nusa Tenggara II kini menyiapkan survei geolistrik untuk memetakan potensi sumber air tanah di Pulau Palue. Langkah ini menjadi dasar penentuan titik pengembangan sumber air baru, sehingga kebutuhan air masyarakat tidak lagi bergantung pada sumur bor yang ada.
Selain sektor air bersih, Kementerian PU juga mengidentifikasi kebutuhan perbaikan bangunan pengaman pantai sepanjang kurang lebih 250 meter di kawasan Maluriu. Kerusakan infrastruktur pantai ini ikut mengancam kawasan permukiman warga jika tidak segera ditangani.
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT telah menyiagakan satu unit excavator tipe PC 200 untuk membersihkan material longsoran di sejumlah titik yang mengganggu akses masyarakat. Kantor Camat Palue yang rusak akibat gempa juga masuk dalam daftar prioritas pemulihan fasilitas pelayanan publik.
Penanganan Pulau Palue dilakukan secara bertahap dengan menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebagai prioritas utama. Pemerintah memastikan seluruh sektor, mulai dari air bersih, akses jalan, hingga bangunan publik, akan dipulihkan secara menyeluruh.