KUPANG — Ratusan nelayan dan pembudidaya rumput laut di pesisir Tablolong, Kabupaten Kupang, masih menanggung dampak ekonomi akibat tumpahan minyak Montara yang terjadi 16 tahun silam. Menyikapi kondisi itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berjanji mengirim tim riset untuk memetakan kebutuhan pemulihan lingkungan dan ekonomi warga secara menyeluruh.
“Selain ganti rugi, yang paling penting adalah bagaimana daerah ini dapat kembali hidup seperti sediakala. Karena itu, kami akan mengupayakan pengiriman tim riset untuk memastikan langkah-langkah pemulihan yang diperlukan,” kata Purbaya dalam keterangan resmi yang dikutip di Jakarta, Jumat.
Bukan Sekadar Pencemaran, Mata Pencaharian Warga Ikut Hilang
Persoalan Montara tidak berhenti pada rusaknya ekosistem laut. Di Tablolong, para nelayan mengaku hasil tangkapannya menurun drastis sejak peristiwa itu terjadi pada 2009. Aktivitas budidaya rumput laut yang menjadi tulang punggung warga pun ikut terganggu.
Pelaku usaha kecil yang menggantungkan hidup pada sektor kelautan turut merasakan pendapatan yang terus berkurang. Karena itu, pemerintah menilai penyelesaian persoalan ini tidak bisa parsial dan harus mengintegrasikan tiga aspek sekaligus: pemulihan lingkungan, pemulihan ekonomi masyarakat, serta perlindungan hak-hak warga terdampak.
Mengapa Tim Riset Diperlukan Sekarang?
Pemerintah menilai data kondisi terkini sangat dibutuhkan sebelum menentukan langkah intervensi. Tim riset nantinya akan mengkaji secara komprehensif kondisi lingkungan Montara dan NTT pada umumnya, sehingga program pemulihan yang dirancang tepat sasaran dan tidak sekadar bersifat simbolis.
Dalam pertemuan dengan warga, Menkeu menyatakan akan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Langkah ini diambil agar berbagai upaya penanganan yang selama ini berjalan parsial dapat diintegrasikan dan berjalan secara terpadu di lapangan.
Kepastian Penyaluran Ganti Rugi Terus Dikawal
Selain soal pemulihan, pertemuan tersebut juga menyoroti perkembangan penyaluran hak ganti rugi bagi masyarakat terdampak. Purbaya menegaskan pemerintah terus mengawal proses tersebut agar dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Aspirasi masyarakat perlu terus dikawal agar proses penyelesaiannya berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku,” tuturnya.
Pemerintah berkomitmen mengedepankan kepastian hukum, akuntabilitas, dan rasa keadilan bagi masyarakat dalam setiap tahapan penyaluran kompensasi tersebut.
