KUPANG — Belanja pemerintah daerah untuk pengendalian inflasi di Nusa Tenggara Timur (NTT) bukan sekadar serapan anggaran biasa. Kajian terbaru dari Kanwil DJPb NTT menunjukkan bahwa setiap peningkatan belanja pada bulan sebelumnya secara langsung berdampak pada penurunan laju inflasi bulanan di provinsi kepulauan ini.
Kepala Kanwil DJPb NTT Adi Setiawan mengungkapkan bahwa kebijakan fiskal, khususnya belanja pemerintah, menjadi instrumen strategis yang tak kalah penting dari kebijakan moneter. "Hasil kajian menunjukkan belanja pengendalian inflasi pada bulan sebelumnya terbukti signifikan dalam menekan inflasi bulanan di NTT," katanya di Kupang, Kamis.
Anggaran Transportasi Mendominasi, Pasokan Masih Tertinggal
Dari total alokasi belanja pengendalian inflasi tahun 2026, sektor transportasi menyerap porsi terbesar. Hingga Juni 2026, realisasi belanja untuk kelompok ini mencapai Rp 251,98 miliar dari pagu Rp 484,58 miliar, atau sekitar 52 persen. Angka ini mencerminkan upaya pemerintah menekan biaya distribusi barang antar-pulau yang selama ini menjadi sumber disparitas harga.
Namun, DJPb NTT menyoroti masih adanya ketimpangan pada pos ketersediaan pasokan. Realisasi belanja pada pos ini baru mencapai 36,7 persen. "Karena itu, DJPb NTT merekomendasikan percepatan dan optimalisasi realisasi belanja pengendalian inflasi secara lebih merata sepanjang tahun, terutama pada pos ketersediaan pasokan," tegas Adi.
Inflasi Regional: Fluktuatif, Tapi Terkendali
Berdasarkan kajian tersebut, inflasi regional NTT sempat menyentuh titik terendah pada Januari 2025. Angka inflasi tahunan (year-on-year) pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,56 persen. Pola penumpukan belanja di akhir tahun yang sempat terjadi pada 2023 mulai berkurang pada 2024 dan 2025, seiring kebijakan percepatan realisasi anggaran.
Menariknya, faktor musiman seperti Idul Fitri dan Natal, serta jumlah uang beredar (JUB), tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi bulanan di NTT. Hal ini memperkuat temuan bahwa intervensi fiskal pemerintah lebih dominan dibandingkan siklus permintaan musiman.
Geografis NTT: Tantangan Distribusi yang Unik
Adi menjelaskan bahwa efektivitas belanja pemerintah menjadi krusial di NTT karena struktur ekonomi daerah masih bergantung pada sektor pertanian dan distribusi barang. "Kondisi geografis kepulauan dan keterbatasan infrastruktur distribusi juga menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas harga," ujarnya.
Untuk memperkuat hasil analisis, DJPb NTT mendorong kajian lanjutan dengan rentang data yang lebih panjang. Di sisi lain, penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) antara kebijakan fiskal dan moneter akan terus dilakukan. "Peran DJPb melalui kerangka TREFA, termasuk sosialisasi dan publikasi dashboard belanja, diharapkan bisa menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat," pungkas Adi.
