OELAMASI — Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Kupang Daniel Taimenas itu dihadiri Bupati Kupang beserta jajaran perangkat daerah. Agenda utamanya membahas RAPBD Kabupaten Kupang 2027 dan empat Perda Kabupaten Kupang.
Yosef Lede dalam sambutannya menyatakan APBD 2027 harus disusun secara cermat, bertanggung jawab, transparan, dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Prioritas pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penurunan angka kemiskinan serta stunting, penguatan ketahanan pangan dan ekonomi lokal.
Infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, dan irigasi juga masuk prioritas. Perhatian khusus diberikan bagi masyarakat di wilayah pedesaan, pesisir, dan daerah terpencil.
Pembangunan Patung Kristus di Pulau Semau dilaksanakan secara bertahap dengan skema tahun jamak atau multi-years 2026–2028 sesuai kesepakatan dalam KUA-PPAS. Proyek itu diharapkan menjadi ikon pariwisata dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah merencanakan pinjaman daerah sebesar Rp100 miliar pada 2027 untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Langkah itu diprioritaskan guna meningkatkan konektivitas antar wilayah.
"Kedua kebijakan ini harus dilaksanakan dengan perencanaan matang, memperhatikan kemampuan keuangan daerah, serta mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," jelas Lede.
Sidang juga membahas empat lampiran Peraturan Daerah yang menjadi landasan tata kelola jangka panjang. Berikut rinciannya:
Yosef Lede berharap seluruh perangkat daerah menyampaikan data yang akurat dan bertanggung jawab dalam menyelaraskan program pembangunan dengan RPJMD Kabupaten Kupang 2025–2029.
Daniel Taimenas menegaskan APBD bukan sekadar dokumen angka pendapatan dan belanja. Menurut dia, APBD adalah instrumen kebijakan fiskal daerah yang paling krusial untuk menggerakkan roda perekonomian, meningkatkan kualitas pelayanan, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kupang.
Penyusunan APBD 2027 merupakan bagian dari kesinambungan pembangunan yang telah disepakati dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
"Dalam proses pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027 ke depan, DPRD akan menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan secara cermat, objektif, dan konstruktif," kata Taimenas.
Ia menyoroti tiga catatan strategis: optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi dan penetapan sasaran belanja, serta kepatuhan terhadap regulasi dan jadwal pembahasan.