KUPANG — Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA dan PPO) Polda NTT tengah mempersiapkan pemeriksaan terhadap dua orang yang mengantarkan korban ke rumah dinas terlapor. Kombes Nova Irone Surentu, Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTT, menyebut penyidik sudah memeriksa korban dan sejumlah saksi, serta mengirim permintaan visum ke RS Bhayangkara.
"Ini dari penyidik menyampaikan mereka akan memeriksa 2 orang yang mengantarkan (korban ke terlapor) itu," kata Nova, Sabtu (14/11/2026).
Menurut keterangan awal yang diterima penyidik, korban mendatangi rumah dinas bersama sejumlah saksi setelah mendapat informasi soal tawaran pekerjaan di sebuah perusahaan daerah. Dalam pertemuan itu, korban mengaku mengalami tindakan yang mengarah pada kekerasan seksual fisik.
Seusai kejadian, korban menghubungi seorang saksi untuk meminta pertolongan. Korban kemudian dijemput dan meninggalkan rumah dinas. Hingga kini, korban mendapat pendampingan psikologis dan ditempatkan di rumah aman bekerja sama dengan UPTD PPA Provinsi NTT.
Kepala Bidang Humas Polda NTT Kombes Henry Novika Chandra menjamin penanganan perkara berjalan profesional, objektif, dan transparan sesuai UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Prinsip praduga tak bersalah tetap dipegang penyidik.
"Kami juga meminta semua pihak untuk menjaga identitas dan privasi korban demi menghindari dampak psikologis maupun tekanan tambahan terhadap korban," ujar Henry.
Yosef menyatakan menghormati laporan yang masuk ke Polda NTT dan menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum. Pernyataan itu disampaikannya di rumah dinas Bupati Kupang.
"Terhadap laporan ke Polda (NTT) sebagai orang yang taat hukum kita menghormati laporan itu," kata Yosef. Ia berjanji memenuhi panggilan penyidik: "Saya akan datang, jika dipanggil penyidik."
Yosef merupakan kader Partai Gerindra. Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua Mahkamah Kehormatan Gerindra Habiburokhman, yang juga Ketua Komisi III DPR, meminta polisi tidak memberi perlakuan khusus kepada bupati tersebut.
"Jika dalam proses penyelidikan ditemukan bukti permulaan yang cukup, kami mendesak agar yang bersangkutan segera ditahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku demi kelancaran proses hukum," tegas Habiburokhman.
Habiburokhman memastikan partainya akan memecat Yosef jika terbukti melakukan tindak pidana. Gerindra juga akan mendorong proses pemberhentian Yosef dari jabatan Bupati Kupang agar proses hukum berjalan objektif dan bermartabat.
Pasal 6 huruf c UU TPKS mengancam pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp300 juta bagi siapa pun yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, atau kepercayaan untuk memaksa seseorang melakukan persetubuhan. Pasal 15 ayat (1) UU TPKS menambah sepertiga pidana apabila kekerasan seksual dilakukan pejabat publik.
Status perkara masih penyelidikan. Yosef belum ditetapkan sebagai tersangka.
Komisioner Komnas Perempuan Sondang Frishka Simanjuntak menilai perkara kekerasan seksual yang melibatkan pejabat publik kerap berjalan lamban karena terlapor berulang kali mangkir dan mengulur waktu. Ia menyoroti tawaran pekerjaan yang membawa korban ke rumah dinas dan mempertanyakan apakah peristiwa ini bagian dari pola.
Komnas Perempuan mendesak polisi segera menahan terlapor dan memastikan pemulihan bagi korban.
Kasus kekerasan seksual yang melibatkan kepala daerah pernah berujung vonis. Wakil Bupati Buton Utara, Sulawesi Tenggara, Ramadio dilaporkan pada 2019 atas kekerasan seksual terhadap anak perempuan berusia 14 tahun. Ia divonis sembilan tahun penjara di tingkat banding.