JAKARTA — Kunjungan Vice-Minister for Institutional Strengthening, Ministry of Justice Timor-Leste, Paulo Remedios, diterima langsung Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan di Jakarta. Delegasi Timor Leste datang untuk mempelajari sistem pengelolaan dan administrasi pertanahan yang diterapkan Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, Ossy memaparkan tugas Kementerian ATR/BPN dalam penyelenggaraan urusan agraria, administrasi pertanahan, dan penataan ruang. Salah satu fokus utama yang disampaikan adalah penyelenggaraan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia sesuai amanat Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria.
Ossy menyebut Indonesia terbuka melanjutkan diskusi dan pertukaran praktik terbaik di sejumlah bidang. Cakupannya meliputi penguatan kelembagaan, regulasi pertanahan, sistem pendaftaran tanah, pengelolaan data pertanahan, serta transformasi pelayanan publik berbasis teknologi.
"Kami terbuka untuk melanjutkan diskusi dan pertukaran praktik-praktik terbaik, khususnya dalam bidang penguatan kelembagaan, regulasi pertanahan, sistem pendaftaran tanah, pengelolaan data pertanahan, serta transformasi pelayanan publik berbasis teknologi," kata Ossy dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.
Kepada delegasi Timor Leste, Ossy menjelaskan sistem pendaftaran tanah Indonesia yang secara umum mencakup dua kegiatan utama. Yakni pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah.
Pengadministrasian pertanahan itu disebut menjadi fondasi penting untuk memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat. Menurut Ossy, pengalaman Indonesia membangun sistem administrasi pertanahan bisa menjadi bahan pembelajaran bagi negara lain, termasuk Timor Leste.
"Pertemuan ini sebagai kesempatan yang sangat berharga. Kami meyakini bahwa kerja sama yang bermakna tidak selalu harus dimulai dengan memiliki sistem yang sama, melainkan dengan adanya kemauan untuk saling memahami, berbagi pengalaman, dan belajar satu sama lain," ujarnya.
Delegasi Timor Leste menyoroti persoalan teknis, khususnya penyertifikatan dan pendataan sertifikat tanah. Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Asnaedi memberi penjelasan mengenai pendataan sertifikat yang diterbitkan sebelum tahun 1997.
Asnaedi juga memaparkan berbagai jenis hak atas tanah di Indonesia, seperti hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB). Penjelasan itu menjadi bagian dari pertukaran teknis antara kedua delegasi.
Paulo Remedios hadir didampingi Duta Besar Timor-Leste untuk Indonesia Roberto Sarmento de Oliveira Soares. Ia menyampaikan apresiasi atas kesempatan berdiskusi dan penjelasan yang diberikan jajaran Kementerian ATR/BPN.
Remedios mengakui sistem dan kerangka regulasi kedua negara berbeda. Meski begitu, ia berharap pengalaman Indonesia dapat menjadi referensi bagi Timor Leste dalam mengembangkan tata kelola pertanahannya.
Ia juga berharap komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN terus berlanjut. Menurutnya, pertukaran pengalaman ini memberi wawasan bermanfaat sehingga diskusi dan kerja sama antarkedua negara dapat dikembangkan lebih lanjut, terutama dalam penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan administrasi pertanahan.