NUSA TENGGARA TIMUR — Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengungkapkan lima negara menawarkan kerja sama teknologi nuklir untuk pembangunan PLTN Indonesia. Tawaran datang dari Rusia, Jerman, Jepang, Korea Selatan, dan Kanada, seiring pemerintah menyiapkan kapasitas nuklir 500 MW dalam RUPTL PLN 2025–2034.
Bahlil menyampaikan hal itu saat menghadiri Simposium Ketahanan Energi yang digelar Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) di Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Banten, Kamis (15/10/2026). Sebagian tawaran itu mengemuka dalam pertemuan bilateral. Bahlil menyebut dirinya ikut mendampingi Presiden Prabowo Subianto saat bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin.
"Dan salah satu pembicaraan adalah menyangkut dengan Rusia menawarkan teknologi nuklir di Indonesia. Jerman juga menawarkan hal yang sama. Jepang juga menawarkan yang sama. Korea, Kanada juga melakukan penawaran yang sama," kata Bahlil, dikutip Selasa (20/10/2026).
Bahlil tidak merinci tindak lanjut dari kelima tawaran tersebut. Pemerintah juga belum mengumumkan negara mitra maupun jenis teknologi yang akan dipakai untuk PLTN pertama Indonesia.
Artinya, kerja sama nuklir masih berada di tahap penjajakan. Belum ada kontrak, belum ada kesepakatan pendanaan, dan belum ada pilihan reaktor yang dikunci. Pemerintah baru memastikan bahwa pengembangan nuklir masuk dalam dokumen perencanaan resmi ketenagalistrikan.
Rencana pembangunan PLTN tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034. Pemerintah mengalokasikan kapasitas 500 megawatt (MW) yang dibagi ke dua sistem kelistrikan: Sumatera dan Kalimantan.
Masing-masing wilayah mendapat 250 MW melalui reaktor berukuran kecil. Pengoperasian pembangkit ditargetkan mulai 2032 dan 2033. Totalnya, RUPTL periode itu memuat penambahan kapasitas pembangkit dan penyimpanan energi sebesar 69,5 gigawatt (GW).
Nuklir dipilih sebagai salah satu opsi untuk menutup kebutuhan listrik sekaligus menekan emisi sistem ketenagalistrikan. Bagi PLN, teknologi ini menawarkan pasokan listrik dasar yang stabil dibanding pembangkit surya atau angin yang bergantung cuaca.
Bahlil menyambut rekomendasi PIKI soal pemanfaatan energi nuklir. Menurut dia, masukan organisasi cendekiawan membantu pemerintah menyusun kebijakan energi.
"Bapak-Ibu semua, saya berterima kasih atas apa yang direkomendasikan oleh PIKI, dari penggodokan beberapa waktu yang terjadi," ujarnya.
Pemerintah, kata Bahlil, sudah meminta masukan dari sejumlah perguruan tinggi dan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI). Kini giliran PIKI yang diajak bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
"Di kampus sudah ada, di ICMI sudah saya juga minta, sekarang saya minta dari PIKI untuk melakukan kerja sama dengan Kemenko," ujarnya.
Kerja sama itu tidak terbatas pada nuklir. Bahlil membuka ruang keterlibatan PIKI dalam 28 program hilirisasi, mencakup mineral dan batu bara, minyak dan gas bumi, perikanan, kehutanan, serta pertanian.
Bagi publik, keputusan yang paling ditunggu bukan soal siapa mitra yang dipilih, melainkan seberapa cepat tahapan perencanaan berubah menjadi kontrak dan konstruksi. Target operasi 2032 menyisakan ruang sekitar enam tahun untuk menyelesaikan studi kelayakan, perizinan, dan pengadaan reaktor.