KUPANG — Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur menilai pengelolaan tambak garam di wilayahnya masih terfragmentasi dan belum terintegrasi menyeluruh. Kondisi itu membuat hasil produksi, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, belum optimal. Pembenahan sistem produksi disebut menjadi pintu masuk pertama sebelum persoalan lain ditangani.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTT Stefania Tunga Boro menyatakan tantangan tersebut perlu diatasi lewat pembenahan sistem produksi, peningkatan kapasitas petambak, pembangunan infrastruktur, serta penguatan kemitraan.
"Tantangan tersebut perlu diatasi melalui pembenahan sistem produksi, peningkatan kapasitas petambak, pembangunan infrastruktur, serta penguatan kemitraan agar potensi garam daerah dapat dikembangkan secara optimal," katanya di Kupang.
Sebagian besar petambak di NTT masih memakai metode manual atau tradisional. Pemanfaatan lahan yang bersifat musiman dan tidak tetap turut memperpendek periode produksi. Akibatnya, jumlah garam yang dihasilkan belum maksimal.
Persoalan berikutnya menyangkut mutu dan standardisasi produk. Garam NTT dinilai belum sepenuhnya memenuhi standar melalui penerapan cara produksi garam yang baik dan cara pengolahan garam yang baik. Peningkatan kualitas itu membutuhkan penguatan sumber daya manusia lewat bimbingan teknis secara masif.
Menurut Stefania, petambak perlu memahami manajemen usaha pergaraman agar mampu menghasilkan produk sesuai kebutuhan pasar.
Dari sisi infrastruktur, akses jalan produksi, konstruksi tambak, dan saluran air masih perlu dibenahi. Ketersediaan dermaga, listrik, pergudangan, serta fasilitas pendukung lain juga dinilai belum menunjang kegiatan produksi secara penuh.
Soal pemasaran, petambak menghadapi keterbatasan akses langsung ke pasar. Sebagian besar masih bergantung pada tengkulak atau pengepul lokal. Padahal pasar menuntut garam dengan mutu dan pasokan yang konsisten.
Pengembangan kawasan garam diarahkan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar, terutama lewat penyerapan tenaga kerja lokal. Warga desa terdampak diprioritaskan mengikuti pelatihan dan sertifikasi sebelum bekerja di kawasan tersebut.
Masyarakat juga berpeluang memperoleh manfaat melalui mekanisme ganti kerugian sesuai ketentuan yang berlaku. Bentuknya tidak hanya uang, tetapi dapat berupa tanah pengganti atau bentuk lain sesuai peraturan, termasuk kepemilikan saham apabila memenuhi ketentuan.
Peluang ekonomi lain terbuka bagi UMKM lokal melalui penyediaan jasa angkutan, pergudangan, konsumsi, serta perawatan fasilitas kawasan.
Dengan pembenahan produksi, peningkatan mutu, pembangunan infrastruktur, dan perluasan akses pasar, pengembangan tambak garam di NTT diharapkan tidak hanya menaikkan volume produksi. Daya saing petambak dan perluasan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat menjadi sasaran berikutnya.
Skema kemitraan yang melibatkan PT Garam, BUMD, dan koperasi lokal diproyeksikan memperkuat kelembagaan usaha serta meningkatkan kepastian pemasaran bagi petambak dan masyarakat lokal yang terlibat dalam rantai usaha pergaraman.