KUPANG — Rapat koordinasi dan evaluasi penanganan bencana gempa Flores digelar secara virtual melalui Zoom, Sabtu (26/9/2026). Gubernur dan Wakil Gubernur NTT memimpin langsung pertemuan yang dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi NTT, jajaran Forkopimda, BPBD Provinsi NTT, serta pimpinan pemerintah daerah dan Forkopimda dari tujuh kabupaten terdampak.
Tujuh kabupaten yang mengikuti rapat tersebut adalah Nagekeo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai, Ngada, Ende, dan Sikka. Agenda utama rapat mencakup evaluasi status tanggap darurat, penyesuaian masa transisi darurat menuju pemulihan pascabencana, penetapan penerima bantuan Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB, serta progres penyusunan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Bupati Nagekeo Simplisius Donatus menyampaikan penetapan calon penerima bantuan DSP BNPB telah selesai dibahas di tingkat Forkopimda. Masa tanggap darurat Kabupaten Nagekeo resmi ditutup pada 27 September 2026 dan beralih ke Masa Transisi Darurat menuju Pemulihan.
Wakil Bupati Ngada Bernadinus Ngebu menginformasikan Ngada telah mengakhiri masa tanggap darurat dan kini memasuki Masa Transisi Darurat selama tiga bulan hingga 16 Desember 2026 berdasarkan SK Bupati Nomor 480.
Tersisa 240 jiwa pengungsi terpusat di Kecamatan Riung. Pembangunan Hunian Sementara (Huntara) terus dimaksimalkan dengan material lokal berupa bambu dan kayu berkolaborasi dengan BNPB.
Status transisi darurat di Manggarai Barat dijadwalkan berakhir 11 Oktober 2026. Verifikasi rumah rusak telah ditetapkan melalui SK Bupati dan dikirimkan ke BNPB.
Sementara itu, pendataan sektor perumahan di Ende dan Sikka telah menyelesaikan tahap uji publik dan memasuki masa sanggah sebelum penandatanganan penetapan akhir.
Kabupaten Manggarai menjadi satu-satunya daerah yang diimbau untuk segera menetapkan keputusan resmi terkait perpanjangan masa tanggap darurat atau peralihan ke masa transisi.
Terkait penyusunan dokumen R3P, Pemprov NTT menekankan percepatan pendataan mengingat batas waktu alokasi hanya 90 hari. Dokumen usulan sektor perumahan dari Manggarai Barat dan Manggarai Timur telah ditandatangani kepala daerah bersama Forkopimda, sementara Manggarai masih dalam proses penandatanganan.
Untuk empat sektor lainnya, yakni infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lintas sektor, masih dikonsolidasikan oleh Bappeda dan BPBD masing-masing kabupaten.
Sekretaris Daerah Provinsi NTT Fransiskus Sales Sodo menegaskan arahan strategis agar seluruh pemerintah kabupaten terdampak mempercepat validasi data, penyelesaian uji publik, dan penandatanganan dokumen usulan. Tujuannya agar bantuan pemulihan dari BNPB segera direalisasikan.
Pemenuhan kebutuhan dasar, logistik, dan pangan bagi warga di pengungsian tetap menjadi prioritas utama. Percepatan pembangunan huntara juga terus didorong di daerah-daerah yang masih menampung pengungsi.