NUSA TENGGARA TIMUR — Pemerintah Pakistan menetapkan kewajiban ekspor 12 persen bagi produsen mobil dalam negeri pada 2031, naik dari target sebelumnya 10 persen. Kebijakan ini dinilai menguntungkan merek China dan memicu keberatan Jepang yang sudah membawa isu ini ke WTO sejak 2024. Produsen yang gagal memenuhi target terancam sanksi kepabeanan hingga pencabutan izin.
Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menyetujui Automotive Industry Development Policy (AIDP) 2026-31 pada 9 September. Kebijakan ini berlaku setelah disetujui kabinet, meski rincian resminya belum diumumkan ke publik. Regulasi ini melanjutkan skema AIDP sebelumnya yang berakhir 30 Juni, dengan pendekatan mengaitkan kinerja ekspor terhadap perizinan dan keringanan impor komponen.
Sejumlah pejabat pemerintah Pakistan menyebut target ekspor akan naik bertahap dari 10 menjadi 12 persen dari nilai kendaraan produksi dalam negeri pada 2031. Produsen yang tidak memenuhi kewajiban itu menghadapi sanksi kepabeanan hingga pencabutan izin usaha.
Selain target ekspor, AIDP 2026-31 membidik nilai ekspor kendaraan dan komponen sebesar US$4,6 miliar atau setara Rp81,8 triliun. Pemerintah juga menyiapkan insentif perakitan lokal untuk kendaraan energi baru.
Toyota, Suzuki, dan Honda menguasai 75 persen penjualan mobil penumpang tahunan di Pakistan. Dominasi merek Jepang inilah yang membuat kebijakan ekspor baru berdampak langsung pada operasi mereka.
Pemerintah Jepang sudah mengangkat keberatan atas regulasi ini di WTO sejak 2024. Dalam pertemuan WTO April lalu, Jepang menyatakan memahami bahwa AIDP Pakistan dijadwalkan di