Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur Emilia Nomleni meminta negara memastikan perlindungan terhadap warga sipil NTT yang berada di wilayah rawan gangguan keamanan di Papua. Permintaan itu disampaikan menyusul sejumlah kasus penembakan terhadap warga sipil, termasuk dua warga asal NTT, di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Emilia menilai pemindahan warga ke lokasi yang lebih aman perlu dipertimbangkan jika kondisi keamanan tidak kunjung pulih.
KUPANG — Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur Emilia Nomleni menegaskan perlindungan terhadap masyarakat sipil merupakan tanggung jawab negara. Pernyataan itu merespons kekhawatiran warga NTT di Papua yang meminta difasilitasi pulang ke daerah asal akibat gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB).
"Tentunya yang pertama kita berharap agar negara hadir di sana. Ini kan sebenarnya bagian dari tanggung jawab negara untuk bisa melindungi seluruh masyarakat," kata Emilia di Kupang.
Persoalan keamanan warga NTT di Papua mencuat setelah penembakan di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Insiden itu menewaskan warga sipil, termasuk dua orang warga asal NTT. Pemprov NTT sebelumnya mengecam penembakan tersebut dan meminta aparat berwenang menangkap serta memproses para pelakunya sesuai hukum.
Emilia menekankan langkah utama yang perlu dilakukan adalah memastikan masyarakat sipil di daerah rawan mendapat perlindungan. Tujuannya agar mereka tidak kembali menjadi korban kekerasan.
Menurut Emilia, Pemerintah Provinsi NTT telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk memberikan rasa aman kepada warga NTT di daerah tersebut. Jika keadaan dinilai tidak aman, ia mendorong opsi pemindahan.
"Menurut saya kalau memang keadaan di sana tidak aman, sebaiknya memindahkan atau menempatkan warga NTT di sana ke tempat yang lebih aman," ujarnya.
Pemerintah Provinsi NTT mendata sejumlah warga NTT di Papua yang meminta difasilitasi pulang ke daerah asal karena merasa tidak aman. Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma menyebut beberapa warga telah menyampaikan permintaan itu, dan sebagian di antaranya berstatus pegawai negeri sipil (PNS).
"Ada beberapa. Mereka meminta karena sudah tidak merasa aman di sana, Papua. Kita lagi mendatanya," kata Johni di Kupang.
Johni menilai wajar apabila warga yang merasa tidak aman ingin berpindah ke tempat yang lebih aman. Pemerintah provinsi masih mendata jumlah pasti warga yang hendak kembali ke NTT.
Emilia meyakini koordinasi antara Pemprov NTT dan Pemprov Papua Pegunungan menjadi kunci perlindungan warga. Ia berharap negara hadir memastikan keselamatan warga sipil di wilayah rawan konflik.
Hingga kini, Pemprov NTT belum merinci jumlah warga yang akan difasilitasi pulang maupun jadwal pemulangannya. Pendataan masih berlangsung sambil menunggu perkembangan kondisi keamanan di Papua Pegunungan.