KUPANG — Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Fransiskus Sales Sodo menegaskan bahwa praktik baik program Land4Lives perlu diteruskan oleh pemerintah desa, kabupaten, dan provinsi. Kerja sama antara ICRAF dan pemerintah daerah itu dinilai telah memberi hasil nyata di lapangan.
Menurut Fransiskus, program tersebut berhasil mendorong pemberdayaan masyarakat, praktik pertanian berkelanjutan, serta penguatan kesetaraan gender. Pendampingan yang dilakukan tidak berhenti di tingkat warga, tetapi juga masuk ke dalam perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah.
Fransiskus menyebut pembelajaran dan hasil program telah diintegrasikan ke dalam Masterplan Ekonomi Hijau atau Green Growth Plan (GGP) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Langkah itu membuat praktik baik Land4Lives tidak berhenti sebagai proyek, melainkan menjadi bagian dari arah pembangunan daerah.
"Kami berharap program tidak berakhir. Pemerintah desa, pemerintah kabupaten, juga pemerintah provinsi bisa terus melanjutkan praktik baik yang sudah ada," kata Fransiskus dalam dialog keberlanjutan Land4Lives di Kupang, Kamis.
Dalam kegiatan itu, laporan capaian Land4Lives Provinsi NTT diserahkan kepada Pemerintah Provinsi NTT yang diwakili Sekda Fransiskus Sales Sodo. Penghargaan diberikan kepada organisasi perangkat daerah provinsi dan kabupaten, mitra pembangunan, serta petani pelopor.
Direktur ICRAF Indonesia sekaligus Project Coordinator Land4Lives Andree Ekadinata mengatakan pihaknya telah menyusun strategi keberlanjutan sejak awal 2026. Fokus utamanya adalah integrasi pembelajaran program ke dalam perencanaan daerah.
"Kami juga bermitra dengan organisasi masyarakat sipil lokal dan perguruan tinggi untuk meneruskan semua pembelajaran ini," kata Andree.
Kepala Kerja Sama Pembangunan Kedutaan Besar Kanada Alice Birnbaum menyatakan Land4Lives menjadi bagian dari kemitraan Kanada dan Indonesia. Kerja sama itu diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, ketangguhan iklim, dan kesetaraan gender.
Land4Lives merupakan proyek kerja sama perubahan iklim yang berlangsung sejak 2021 di NTT, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan. Program ini mendapat dukungan Pemerintah Kanada melalui Global Affairs Canada.
Di NTT, program tersebut bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Pendampingan dilakukan di 12 desa pada tujuh kecamatan. Program mencatat 517.125 hektare lahan dengan pengelolaan yang lebih baik dan responsif gender.