NUSA TENGGARA TIMUR — Jakarta — Pemerintah memberi tenggat ketat bagi Pertamina untuk merampingkan lini bisnisnya. Dony Oskaria menyebut ekspektasi tinggi terhadap kinerja BUMN membuat transformasi tidak bisa berjalan setengah hati. Ia bahkan menyindir entitas yang enggan ikut dalam proses ini.
"Proses streamlining dan transformasi perusahaan-perusahaan di bawah BUMN ini, memang kita lakukan secara fundamental dan terencana. Karena ekspektasi daripada pemerintah terhadap kita begitu tinggi, sehingga kita tidak punya banyak waktu. Kamu ikut dalam transformasi ini atau kamu tidak ikut dalam transformasi ini?" ujar Dony dalam keterangan resminya, Jumat (11/9/2026).
Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono, membeberkan tahapan yang sudah berjalan. Pada kuartal I 2026, sebanyak 27 perusahaan telah ditata. Jumlah itu bertambah menjadi 31 perusahaan pada kuartal II 2026. Targetnya, 48 perusahaan rampung pada September 2026.
"Total perusahaan yang di streamline dari target memang paling besar pak, ada 118," kata Agung.
Dari total tersebut, Pertamina tercatat sudah memangkas sekitar 139 anak usaha sebagai bagian dari penyederhanaan struktur grup. Angka ini menunjukkan realisasi yang melampaui target awal, meski sebagian besar berupa entitas dormant atau tidak aktif.
Dony menegaskan penyederhanaan paling krusial ada di sektor hulu. Ia menilai keberadaan banyak entitas seperti Hulu Rokan, Hulu RIK, dan Hulu lainnya justru memperpanjang rantai birokrasi. Ke depan, ia ingin konsolidasi cukup dilakukan dalam satu PT saja.
"Jadi, ke depan tidak perlu lagi ada banyak entitas seperti Hulu Rokan, Hulu RIK, dan Hulu lainnya. Itu hanya menambah birokrasi yang panjang. Maunya cukup satu konsolidasi dalam satu PT saja," ujar Dony.
Agung menambahkan, likuidasi terhadap entitas hulu migas yang menganggur bukan semata-mata untuk menekan biaya. Meski entitas dormant tersebut selama ini tidak mengeluarkan biaya operasional maupun gaji direksi dan komisaris, tetap dilakukan likuidasi demi merapikan struktur Pertamina Group.
"Walaupun Entitas Hulu Migas yang dormant ini selama ini tidak ada pengeluaran baik untuk operasional maupun gaji direksi atau komisaris, namun tetap kami likuidasi sebagai bagian dari upaya merapikan struktur Pertamina Group," kata Agung.
Pelaksanaan program ini menempuh berbagai aksi korporasi. Mulai dari merger, divestasi bisnis noninti, hingga likuidasi entitas yang sudah tidak beroperasi. Semua diarahkan agar organisasi lebih ramping dan proses pengambilan keputusan berlangsung lebih cepat.
Agung menyebut program ini juga memperkuat tata kelola perusahaan dan efisiensi operasional. Hasilnya sepanjang Semester I 2026 dinilai telah memperkuat rantai pasok energi nasional sekaligus meningkatkan ketahanan bisnis Pertamina Group.
Langkah ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2026 tentang percepatan penataan BUMN dan anak usaha BUMN. Program serupa juga dijalankan di bawah kepemimpinan Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri.
"Streamlining ini merupakan bagian dari transformasi berkelanjutan Pertamina, yang juga sejalan dengan aspirasi Pemerintah dan Danantara. Tujuan akhirnya adalah penguatan ketahanan energi nasional, pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat dan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional," ujar Agung dalam keterangan tertulis, Jumat (3/7/2026).
Agung menegaskan program ini tidak berhenti pada aksi korporasi semata. Ada pula transformasi untuk meningkatkan keunggulan, kualitas tata kelola, dan pelayanan kepada publik. Dengan target 118 entitas yang harus dipangkas tahun ini, Pertamina berada di bawah tekanan untuk membuktikan bahwa struktur yang lebih ramping benar-benar berdampak pada kinerja, bukan sekadar rapi di atas kertas.