Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur segera merealisasikan bantuan Presiden senilai Rp 200 miliar untuk penanganan pascagempa. Tito menyoroti masih lambatnya realisasi belanja bantuan tersebut di sejumlah daerah terdampak.
JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta para kepala daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) segera menggunakan tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Presiden untuk penanganan pascagempa. Instruksi ini disampaikan menyusul masih lambatnya realisasi belanja bantuan di sejumlah daerah terdampak.
Presiden Prabowo Subianto telah mengucurkan bantuan total Rp 200 miliar yang terbagi atas Rp 40 miliar untuk Pemerintah Provinsi NTT dan masing-masing Rp 20 miliar untuk delapan kabupaten/kota di wilayah tersebut.
Mendagri menegaskan percepatan penggunaan anggaran harus terus dilakukan. Ia mengingatkan bahwa surat edaran dan petunjuk teknis penggunaan dana sudah diterbitkan, termasuk mekanisme pengadaan langsung di masa darurat.
“Padahal, ini kami sudah mengeluarkan surat edaran dan untuk petunjuk cara penggunaan secara cepat, itu bisa melalui mekanisme pengadaan langsung di masa darurat ini,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Selasa.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga telah menerjunkan tim asistensi ke lapangan. Tim ini bertugas memastikan bantuan dapat langsung menyentuh masyarakat hingga daerah pelosok yang tidak terjangkau pemerintah pusat.
Kondisi infrastruktur dasar di NTT relatif telah kembali berfungsi pascagempa. Listrik, jaringan komunikasi, jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan secara umum sudah beroperasi, meski sejumlah titik masih dalam penanganan.
“Ini memperkuat keuangan untuk penanganan bencana dari daerah ini,” kata Mendagri saat Rapat Penanganan Bencana Alam di Provinsi NTT yang dipimpin Presiden Prabowo, Senin (7/9).
Mobilitas orang dan barang di NTT disebut lebih mudah dibandingkan saat penanganan bencana di Sumatera. Perhatian berikutnya kini diarahkan pada penguatan logistik dan pemenuhan kebutuhan warga di lokasi pengungsian.
Langkah yang perlu dipercepat saat ini adalah pendataan bangunan rusak, baik rumah maupun fasilitas umum. Data tersebut menjadi acuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menyalurkan bantuan.
“Begitu dinyatakan oleh BMKG sudah stabil posisinya (wilayahnya), maka dapat langsung dibayarkan oleh BNPB,” tuturnya.
Kemendagri turun langsung membantu penerbitan kembali dokumen kependudukan yang rusak atau hilang akibat gempa. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) telah memproduksi dokumen bagi masyarakat terdampak.
“Sudah memproduksi sebanyak 11.000 surat (dokumen) kependudukan, dokumen penting mereka (masyarakat terdampak),” ujarnya.
Koordinasi juga dilakukan dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid untuk menerbitkan kembali sertifikat tanah yang hilang. Selain itu, Mendagri berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo agar penerbitan SIM, STNK, dan BPKB yang hilang dilakukan secara gratis.
Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kepala BNPB Suharyanto, serta kepala daerah dari Provinsi NTT secara virtual.