KUPANG — Angka kemiskinan di NTT masih menjadi pekerjaan rumah besar di tengah perayaan kemerdekaan ke-81 Indonesia. Data terbaru BPS menunjukkan persentase penduduk miskin naik tipis 0,02 poin persentase, sebuah sinyal bahwa program pengentasan yang berjalan belum mampu menekan laju masalah sosial ini.
Kepala BPS Provinsi NTT, Matamira Kale, menyampaikan data ini pada awal Agustus lalu. Kenaikan ini sekaligus mematahkan tren perbaikan yang sempat tercatat pada September 2025.
Kritik utama yang muncul dari data ini adalah pola penanganan yang dinilai masih berorientasi jangka pendek. Bantuan sosial memang diperlukan untuk meringankan beban, tetapi tanpa pendampingan usaha dan akses modal, keluarga miskin akan terus bergantung pada bansos.
Pengamat kebijakan publik yang kerap menyoroti isu kawasan timur menilai, kemiskinan di NTT tidak bisa hanya dilihat dari kurangnya uang. Akses pendidikan, kesehatan, hingga lapangan kerja adalah variabel yang saling terkait. "Bantuan akan lebih bermakna jika terhubung dengan pelatihan keterampilan dan jaminan pasar," tulis Riko Raden dalam analisisnya di Ekora NTT.
Kondisi geografis NTT yang berupa kepulauan menjadi tantangan klasik. Jarak antardaerah yang jauh membuat biaya logistik tinggi, sehingga harga kebutuhan pokok di beberapa pulau terpencil lebih mahal dibandingkan di Pulau Jawa.
Namun, tantangan geografis ini tidak bisa dijadikan alasan pembenar. Desain kebijakan yang adaptif menjadi kata kunci. Program pengentasan kemiskinan harus dirancang spesifik sesuai kondisi tiap kabupaten, bukan sekadar menyalin program dari daerah lain.
Kemiskinan juga berdampak langsung pada pendidikan. Anak-anak dari keluarga miskin berisiko tinggi putus sekolah karena biaya dan jarak. Jika rantai ini tidak diputus, kemiskinan akan terus diwariskan ke generasi berikutnya.
Pemerintah Provinsi NTT dan kabupaten/kota diminta untuk menggeser fokus dari sekadar menyalurkan bantuan ke program produktif. Beberapa hal yang dinilai mendesak adalah pemerataan akses layanan kesehatan, memastikan beasiswa tepat sasaran, serta membuka akses pasar bagi produk UMKM lokal.
Perbaikan kualitas pendidikan juga menjadi prioritas. Sekolah tidak hanya perlu dibangun, tetapi juga memastikan anak-anak benar-benar hadir dan belajar. Dukungan alat belajar dan pengurangan angka putus sekolah harus menjadi indikator keberhasilan pembangunan, bukan hanya jumlah program yang digulirkan.
Tanpa perubahan pendekatan yang signifikan, perayaan kemerdekaan hanya akan menjadi seremonial tahunan. Janji moral untuk hidup layak bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk di NTT, masih jauh dari kata terpenuhi.