RUTENG — Kota Manggarai bergema dengan seruan "Hidup buruh! Hidup rakyat pekerja! Lawan ketidakadilan!" saat puluhan peserta aksi memadati jalan menuju Kantor Bupati. Mereka membawa papan yang menyoroti kesenjangan: "Hentikan eksploitasi, bayar upah secara adil, buruh itu pejuang bukan penjajah" dan "Butuh kerja layak, bukan kerja paksa."
Selain isu perburuhan, peserta aksi juga membawa poster bernada tajam terhadap pemerintah daerah: "RIP Bupati Manggarai" dan "Kami pilih wakil rakyat bukan penonton rakyat, DPRD: awasi atau diam?" Pesan itu bukan omong kosong—di balik aksi hari buruh ada isu berkelanjutan yang belum disentuh pemerintah daerah.
Skolastika Neneng Sari, perwakilan perempuan dalam aksi tersebut, membuka pertanyaan yang terus menggantung di benak buruh Manggarai: "Apakah upah yang kita terima sudah layak untuk menyokong hidup kita? Apakah jaminan kesehatan benar-benar melindungi kita dan keluarga kita? Tidak!"
Neneng melukiskan bagaimana buruh diperlakukan sebagai mesin produksi, tanpa ruang untuk kelelahan atau kemanusiaan. "Mesin tidak punya rasa lelah. Mesin tidak punya keluarga yang menunggu di rumah, dan tidak pernah merasakan sakit. Tapi kita manusia. Kita punya kebutuhan, kita punya kehidupan," katanya, menegaskan bahwa ketidakadilan upah bukan isu pribadi tapi sistemik—keluhan yang terulang tahun ke tahun tanpa solusi.
Ia mengajak buruh menemukan kekuatan dalam persatuan: "Jika satu pabrik berhenti, roda ekonomi akan terguncang. Jika satu kota bergerak, negeri akan ikut bersuara. Kita adalah penggerak bangsa ini. Teruslah berjuang, teruslah bersuara."
Pukul 10.40 Wita, massa tiba di Kantor Bupati Manggarai. Puluhan aparat kepolisian dan Satpol PP berjaga ketat di gerbang, namun Bupati Heribertus G.L. Nabit tidak menunjukkan diri untuk menemui mereka. Setelah hampir tiga jam orasi tanpa respons, warga dan mahasiswa mencoba masuk ke area kantor, memicu saling dorong dengan petugas.
Karena tidak diizinkan masuk, massa membakar jeriken sebagai simbol protes. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke Kantor DPRD Manggarai. Di sana, setelah hampir dua jam menunggu, Ketua DPRD Paul Peos akhirnya menemui mereka dengan didampingi beberapa wakil ketua dan anggota dewan.
Florentianus Nariyani Mbei, salah satu pembicara di hadapan DPRD, mengungkapkan akar persoalan: banyak warga tidak bersuara karena hidup dalam tekanan ekonomi dan takut kehilangan pekerjaan. "Banyak warga tidak mampu bersuara karena hidup di bawah tekanan. Mereka takut kehilangan pekerjaan dan berhadapan dengan pemilik modal," ujarnya.
Sebelum menyoroti upah, Florentianus menyentil dua isu yang menjerat Desa Paralando secara bersamaan: ketidakadilan ekonomi dan krisis infrastruktur dasar. "Hari ini ada masyarakat yang mengeluh soal air minum, sementara para pejabat menikmati air bersih setiap hari. Ini adalah ketimpangan yang nyata. Di mana letak nurani kalian sebagai penyelenggara negara?" tegasnya kepada para dewan.
Proyek air di Desa Paralando, yang dimaksudkan untuk mengatasi kelangkaan, justru belum memenuhi kebutuhan warga. Florentianus menekankan bahwa komplain ini bukan baru—masyarakat sudah berulang kali menyuarakan hal ini, bahkan melakukan aksi, tetapi pemerintah dan DPRD belum turun langsung melihat kondisi lapangan.
Merujuk pada konstitusi, upah yang layak adalah hak yang sudah sangat jelas di hukum. "Upah harus mampu menjamin kehidupan yang layak secara manusiawi. Namun, yang terjadi di Manggarai justru bertentangan dengan prinsip tersebut," ujar Florentianus, menantang DPRD untuk membuktikan komitmen dengan tindakan nyata, bukan janji kosong.
Edy Dola, warga lainnya yang hadir, menambahkan bahwa apa yang disampaikan massa bukan sekadar cerita, melainkan gambaran nyata penderitaan masyarakat Manggarai—penderitaan yang pantas mendapat perhatian serius dari institusi pemerintahan daerah.