KUPANG - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai mengambil langkah strategis dalam membenahi infrastruktur pariwisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Dalam audiensi yang berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur pada Rabu, 29 April 2026, Pemprov NTT menerima pemaparan proposal dan masterplan dari PT Jpindo Win Pratama terkait rencana pembangunan kawasan marina dan terminal wisata terpadu di Pantai Pede.
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, memberikan persetujuan awal terhadap rencana pemanfaatan barang milik daerah tersebut. Proyek ini diproyeksikan mencakup pembangunan infrastruktur maritim yang komprehensif, mulai dari terminal kapal wisata hingga kawasan komersial yang terintegrasi secara modern. Gubernur menegaskan dukungannya terhadap inisiatif yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan bagi wisatawan di gerbang pariwisata NTT tersebut.
“Setelah mendengar laporan dan presentasi terkait rencana pembangunan terminal wisata di kawasan Labuan Bajo, mewakili Pemerintah Provinsi NTT, kami menyetujui dan siap mendukung rencana tersebut,” ujar Gubernur Melki saat menerima jajaran direksi perusahaan pengembang tersebut.
Pembangunan di kawasan Pantai Pede ini akan mengusung konsep “NTT: Exotic Islands, Timeless Stories”. Founder sekaligus CEO PT Jpindo Win Pratama, Yoseph Prabantara, menjelaskan bahwa fokus utama proyek ini adalah menyediakan marina dan infrastruktur maritim berstandar internasional yang selama ini belum tersedia secara optimal di Labuan Bajo. Penataan ini mencakup sistem pengelolaan terpadu bagi kapal-kapal wisata yang beroperasi di wilayah tersebut.
Yoseph menyoroti tantangan yang dihadapi saat ini, di mana kapal wisata belum tertata dengan baik sehingga potensi pendapatan daerah dari jasa parkir kapal belum terserap maksimal. Dengan adanya infrastruktur tambatan yang memadai, pemerintah daerah dapat mengelola penarikan retribusi secara lebih transparan dan efektif. "Jika infrastruktur tambatan kapal tersedia, maka potensi pendapatan daerah bisa dimaksimalkan," ungkap Yoseph dalam pemaparannya.
Rencana pengembangan ini mencakup fasilitas pusat wisata bahari dengan sistem satu pintu (one gate system). Di dalam kawasan tersebut akan dibangun berbagai fasilitas pendukung seperti hotel, restoran, rooftop bar, pusat kuliner, hingga supermarket. Selain itu, akan tersedia dedicated jetty yang dirancang khusus untuk berbagai jenis kapal wisata guna memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para pemilik kapal maupun wisatawan.
Berdasarkan data yang dipaparkan, Labuan Bajo kini didukung oleh lebih dari 700 unit kapal wisata dengan tingkat kunjungan mencapai 500 ribu wisatawan per tahun. Dari total kunjungan tersebut, sekitar 30 persen merupakan wisatawan mancanegara. Meskipun sektor pariwisata tumbuh sekitar 22 persen, akses wisatawan menuju kapal masih menjadi kendala utama yang perlu segera diatasi melalui pembangunan terminal terpadu.
Diskusi tersebut juga mengungkap potensi ekonomi dari aktivitas kapal wisata di Labuan Bajo yang diperkirakan mencapai Rp1 triliun. Untuk menangkap peluang tersebut, Gubernur Melki menekankan pentingnya penyelesaian seluruh aspek perizinan dan legalitas lahan sebelum MoU dilaksanakan. Hal ini termasuk menyelesaikan persoalan akses di kawasan Hotel Plago yang hingga kini masih menjadi kendala di lapangan.
“Untuk memastikan MoU ini berjalan, seluruh aspek perizinan, hukum, hingga lahan harus dibahas secara detail. Kita harus duduk bersama antara Pemprov dan pihak perusahaan untuk menyelesaikan persoalan yang ada,” tegas Gubernur Melki. Ia juga menginstruksikan perangkat daerah terkait untuk terlibat aktif dalam menyusun skema pembagian manfaat yang adil bagi semua pihak yang terlibat.
Selain fokus pada pembangunan fisik, proyek ini juga direncanakan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui konsep One Village One Product (OVOP). Pihak pengembang berkomitmen untuk melibatkan UMKM setempat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor pariwisata agar masyarakat NTT tidak hanya menjadi penonton dalam pertumbuhan ekonomi di wilayahnya sendiri.
Gubernur Melki mengingatkan bahwa pengembangan pariwisata harus tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Ia berharap model pengembangan seperti ini nantinya dapat direplikasi di destinasi unggulan NTT lainnya. "Harapannya pengembangan pariwisata ini tidak hanya terpusat di Labuan Bajo, tetapi merata sesuai potensi masing-masing daerah seperti di Pulau Sabu, Alor, dan Sumba," tambahnya.
Menindaklanjuti pertemuan ini, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT, Oder Sombu, menyatakan bahwa pemerintah akan segera membentuk tim terpadu. Tim ini akan menangani aspek hukum, teknis, dan perizinan secara simultan agar proses investasi dapat berjalan paralel dengan penyelesaian sengketa lahan. Pemerintah juga dijadwalkan akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi pada awal pekan depan untuk memastikan seluruh langkah yang diambil memiliki payung hukum yang kuat.