NUSA TENGGARA TIMUR — Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian, Setia Diarta, membeberkan perbandingan itu dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI tentang pengembangan ekosistem dan daya saing industri kendaraan listrik. Rapat berlangsung kemarin, dengan agenda utama membahas kesiapan ekosistem kendaraan listrik nasional.
Setia tidak sedang menakut-nakuti. Ia hanya menunjukkan bahwa mobil nasional bukan proyek satu-dua tahun. Malaysia, yang jauh lebih dulu memulai, butuh puluhan tahun untuk sampai ke titik mandiri.
Setia mengungkapkan, Proton saat pertama kali diinisiasi pada 1991 masih berstatus CKD alias completely knocked down. Basisnya mobil Mitsubishi, dan yang dilakukan Malaysia saat itu hanya mengganti emblem.
"Ketika mereka menginisiasi Proton pertama kali sebagai mobil nasional itu di tahun '91, itu sifatnya baru CKD saja dengan merek Mitsubishi. Itu bawa bulat-bulat ganti emblem itu di tahun '91. Mereka butuh waktu 20 tahun untuk melakukan desain sendiri sampai itu full manufaktur sendiri di Proton," kata Setia dalam RDP tersebut.
Artinya, dari 1991 hingga sekitar 2011, Proton baru benar-benar mendesain dan memproduksi mobilnya sendiri. Dua dekade penuh untuk lepas dari label rebadge.
Jalur Perodua tidak jauh berbeda. Merek kedua Malaysia itu dimulai pada 1990-an dengan basis mobil Daihatsu. Setia menyebut, baru sekitar 10 tahun kemudian Perodua berhasil mendesain kendaraannya sendiri.
Dua contoh ini memberi gambaran konkret soal timeline yang realistis. Bukan soal kemampuan teknis semata, tapi soal membangun rantai pasok, sumber daya manusia, dan ekosistem manufaktur dari nol.
Saat ini, proyek mobil nasional akan disiapkan PT Pindad, sementara motor listrik nasional oleh PT LEN. Setia menyebut kedua perusahaan itu akan memulai proses desain sesegera mungkin.
"Kalau kami melihat komitmen dari teman-teman di Pindad dan LEN juga mereka akan memulai desain dan segala macamnya itu dalam waktu yang sesegera mungkin. Jadi memang butuh proses. Tapi menurut kami ketika ini sudah dimulai, mudah-mudahan tidak ada kejadian seperti beberapa tahun yang lalu yang inisiasi mobil nasional pernah ada tapi hilang. Dan memang mekanisme ini memang Pemerintah harus berdiri di belakang sama-sama," ujarnya.
Kalimat terakhir itu penting. Setia secara implisit mengakui bahwa kegagalan proyek mobil nasional sebelumnya bukan karena kurang ide, tapi karena Pemerintah tidak konsisten berdiri di belakangnya.
Malaysia memulai Proton dengan proteksi pasar yang ketat, tarif tinggi untuk mobil impor, dan dukungan politik jangka panjang. Itu memberi ruang bagi Proton untuk tumbuh tanpa langsung dihantam kompetisi global.
Indonesia punya pasar yang jauh lebih besar, tapi juga lebih terbuka. Berbagai merek Jepang, Korea, dan kini China sudah punya pabrik dan jaringan distribusi mapan. Mobil nasional tidak akan masuk ke pasar kosong.
Perbandingan yang dipakai Kemenperin sebenarnya bukan soal siapa lebih cepat. Ini soal kesabaran dan konsistensi. Proton butuh 20 tahun. Perodua butuh 10 tahun. Pertanyaannya, apakah Indonesia siap menunggu selama itu tanpa proyeknya dibatalkan di tengah jalan?