Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadikan pengalaman Nusa Tenggara Timur dalam membangun layanan penanggulangan bencana bagi penyandang disabilitas sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan BNPB tentang disabilitas. Kajian di empat provinsi menemukan empat model kelembagaan Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB), dengan tantangan utama soal keberlanjutan setelah dukungan Program SIAP SIAGA berakhir.
KUPANG — BNPB menilai praktik daerah dan organisasi penyandang disabilitas diperlukan untuk memperkaya substansi Ranperban Disabilitas yang tengah digodok. Penilaian itu disampaikan Analis Kebencanaan sekaligus Ketua Tim Pemberdayaan Sumber Daya Pentahelix Direktorat Kesiapsiagaan BNPB Iis Yulianti di Kupang, Kamis.
Menurut Iis, kajian tersebut tidak hanya melihat penerapan kebijakan yang telah berjalan melalui Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2014. Kajian juga menggali praktik baik dan persoalan di daerah, khususnya terkait keberlanjutan ULD-PB.
Empat Model Kelembagaan ULD-PB dari 15 Surat Keputusan
Kajian dilakukan di empat provinsi, yakni Jawa Timur, Bali, NTT, dan Nusa Tenggara Barat. Metodenya membandingkan ULD-PB yang dibentuk melalui dukungan SIAP SIAGA maupun pihak lain, termasuk Caritas.
Dari kajian awal terhadap 15 surat keputusan pembentukan ULD-PB, ditemukan empat model kelembagaan. Yakni unit yang dipimpin BPBD, platform multisektor, model eksekutif atau aliansi organisasi komunitas, serta jaringan multisektor yang mandiri.
Iis menyebut kajian juga menelaah aspek regulasi, pendanaan, kepemimpinan, koordinasi, pengelolaan data, serta keterlibatan penyandang disabilitas. Tujuannya mengetahui faktor yang menentukan keberlanjutan layanan.
Anggaran dan Kapasitas Jadi Tantangan Terbesar di NTT
Tantangan terbesar yang ditemukan adalah memastikan ULD-PB tetap berjalan ketika dukungan Program SIAP SIAGA berakhir. Iis menyoroti dua kendala utama di NTT, yaitu anggaran dan peningkatan kapasitas.
"Di NTT, modal sosialnya sudah ada, dengan semangat serta kepedulian yang tinggi untuk mengadvokasi pelibatan teman-teman disabilitas. Namun memang ada tantangan terkait anggaran dan peningkatan kapasitas atau kompetensi teman-teman disabilitas," ujarnya.
Karena itu, keberlanjutan ULD-PB tidak cukup hanya mengandalkan dukungan program. Dibutuhkan penguatan kelembagaan, anggaran, kapasitas pengelola, serta kemitraan lintas sektor.
"Tantangan utamanya adalah isu keberlanjutan setelah Program SIAP SIAGA tidak lagi mengintervensi," katanya.
Penyandang Disabilitas Dinilai Punya Kapasitas, Bukan Hanya Butuh Perlindungan
Direktur Kesiapsiagaan BNPB Pangarso Suryotomo menegaskan paradigma penanggulangan bencana harus menempatkan penyandang disabilitas bukan hanya sebagai kelompok yang membutuhkan perlindungan.
"Penyandang disabilitas bukan hanya pihak yang perlu mendapatkan perlindungan, tetapi juga memiliki kapasitas, pengalaman, pengetahuan, dan kontribusi yang penting dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat," kata Pangarso.
Menurutnya, kemitraan antara pemerintah dan organisasi penyandang disabilitas perlu dibangun secara setara. Termasuk dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan penanggulangan bencana.
Akses Informasi Peringatan Dini hingga Mekanisme Pengaduan
Dalam praktiknya, kebutuhan inklusivitas mencakup akses terhadap informasi peringatan dini, jalur dan transportasi evakuasi, tempat pengungsian, layanan kesehatan, logistik, alat bantu, hingga mekanisme pengaduan yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.
Lokakarya dan pengumpulan data lapangan mengenai ULD-PB di Kota Kupang menjadi bagian dari proses pengayaan Ranperban Disabilitas. BNPB belum menyampaikan jadwal pasti kapan rancangan aturan itu akan diterbitkan.
