MAUMERE — PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) menegaskan komitmennya membuka ruang dialog seluas-luasnya dengan masyarakat terkait pengembangan proyek panas bumi di Flores dan Lembata. Langkah ini ditempuh menyusul digelarnya Forum Komunikasi Para Pemangku Kepentingan di Kampus II IFTK Ledalero, Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dalam forum tersebut, General Manager PLN UIP Nusra RDW. Manurung, VP Panas Bumi PLN Kantor Pusat Maternikus Tigor M. Situmorang, dan Manager UPP Nusra 3 Agung Triwibowo hadir langsung untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Fokus pembahasan menyasar pengembangan PLTP Mataloko dan PLTP Ulumbu yang selama ini menuai beragam tanggapan dari berbagai kalangan.
Kekhawatiran Warga Soal Air dan Tanah Adat Jadi Sorotan
Forum yang digelar Senin (3/8/2026) itu bukan sekadar seremoni. Seluruh peserta diberikan kesempatan menyampaikan pandangannya secara terbuka, mulai dari dampak lingkungan, pemanfaatan sumber daya air, status tanah adat, hingga persoalan sosial budaya. Sejumlah rekomendasi pengelolaan proyek juga disampaikan untuk menjadi bahan evaluasi PLN.
Manajemen PLN menanggapi masukan tersebut dengan menyebut bahwa setiap pandangan yang masuk akan dijadikan bahan perbaikan. "Pengembangan panas bumi merupakan proses yang memerlukan kolaborasi dan komunikasi yang berkelanjutan dengan seluruh pemangku kepentingan. Setiap masukan yang kami terima menjadi bahan evaluasi untuk terus menyempurnakan pelaksanaan proyek," ujar Tigor dalam keterangannya.
Prinsip Laudato Si' Jadi Dasar Pembahasan
Menariknya, diskusi tidak hanya berkutat pada aspek teknis kelistrikan. Pembahasan turut mengangkat prinsip Laudato Si', ensiklik Paus Fransiskus tentang kepedulian terhadap lingkungan dan sesama manusia. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan energi panas bumi di NTT tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai kearifan lokal dan tanggung jawab moral terhadap alam.
Manager UPP Nusra 3, Agung Triwibowo, menambahkan bahwa komunikasi berkelanjutan menjadi kunci utama keberhasilan proyek. "PLN berkomitmen untuk terus membuka ruang dialog sehingga setiap isu maupun pertanyaan dari masyarakat dapat dijawab secara terbuka, berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan," katanya.
PLN Jamin Proyek Berjalan Transparan dan Sesuai Ketentuan
RDW. Manurung menegaskan bahwa kehadiran perusahaan di tengah masyarakat bukanlah sekadar formalitas. Pihaknya mengaku siap mendengarkan langsung berbagai kekhawatiran yang berkembang di lapangan. "Kami hadir untuk mendengarkan secara langsung berbagai aspirasi, masukan, maupun kekhawatiran yang berkembang di masyarakat. Setiap pandangan menjadi bahan evaluasi bagi PLN agar pengembangan panas bumi dapat berjalan secara lebih baik, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat," tegasnya.
Manurung juga memastikan bahwa setiap tahapan proyek akan mengedepankan komunikasi terbuka. Hal itu diwujudkan lewat sosialisasi, Forum Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (FPIC), hingga dialog bersama tokoh masyarakat dan masyarakat adat di rumah-rumah adat.
"Kami meyakini bahwa pengembangan energi panas bumi harus berjalan selaras dengan perlindungan lingkungan, penghormatan terhadap nilai-nilai sosial budaya, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," pungkasnya.
PLN UIP Nusra menyatakan akan terus menyempurnakan pelaksanaan proyek dengan memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Keberhasilan proyek ini, menurut manajemen, tidak hanya diukur dari infrastruktur yang terbangun, tetapi juga dari kepercayaan publik yang terjaga.
