KUPANG — Porsi terbesar BMN di NTT berasal dari sektor tanah yang mencapai Rp45 triliun. Disusul gedung dan bangunan senilai Rp18,97 triliun, serta jalan, irigasi, jembatan, dan jaringan sebesar Rp6,76 triliun.
Jenis aset lainnya mencakup peralatan dan mesin senilai Rp2,93 triliun, konstruksi dalam pengerjaan Rp4,34 triliun, aset tak berwujud Rp272 miliar, dan aset tetap lain senilai Rp113,57 miliar.
Konsentrasi Aset Terbesar di Pulau Timor, Rote, dan Sabu
Berdasarkan wilayah, distribusi aset negara di NTT tidak merata. Pulau Timor, Rote, dan Sabu mendominasi dengan total nilai Rp60,34 triliun.
Wilayah Flores, Lembata, dan Alor mencatat nilai BMN sebesar Rp15,17 triliun. Sementara Pulau Sumba memiliki aset senilai Rp2,85 triliun.
Aset Negara Jadi Jaminan Pembiayaan SBSN
Selain menopang operasional pemerintahan, BMN di NTT turut mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Hingga Juni 2026, aset yang ditetapkan sebagai underlying asset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mencapai Rp6,05 triliun.
Jumlah tersebut setara 7,72 persen dari total nilai BMN di NTT. Aset yang dijaminkan didominasi tanah, dengan nilai terbesar berasal dari BMN milik Polda NTT sebesar Rp1,07 triliun.
Dari sisi jumlah aset, Kementerian Pekerjaan Umum menjadi penyumbang terbanyak dengan 143 nomor urut pendaftaran (NUP) yang dijadikan underlying asset.
Optimalisasi Aset untuk Proyek Strategis Pemerintah
Yogi Gumilar menambahkan bahwa optimalisasi pengelolaan BMN diharapkan terus berlanjut. "Hingga Juni 2026, aset yang ditetapkan sebagai underlying asset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mencapai Rp6,05 triliun atau 7,72 persen dari total nilai BMN di NTT," ujarnya di Kupang, Kamis.
Pemanfaatan aset negara melalui skema SBSN menjadi instrumen penting untuk membiayai proyek-proyek strategis pemerintah. Langkah ini sekaligus memperkuat layanan publik dan pembangunan di wilayah NTT.
Data ini dirangkum dalam laporan perkembangan pengelolaan aset negara di NTT hingga Juni 2026 yang dirilis KPKNL Kupang. Seluruh aset tersebut menjadi penopang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.
