SIKKA — Ketua Pengurus Cabang PMKRI Maumere, Melky Bata, menegaskan bahwa persoalan karhutla harus dilihat lebih jauh dari sekadar kebakaran hutan. Menurutnya, bencana tersebut telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan yang mengancam kehidupan masyarakat.
"Karhutla ini sudah menjadi darurat kemanusiaan. Negara harus hadir sebelum, selama, dan setelah bencana," tegas Melky.
PMKRI Maumere menilai dampak karhutla tidak hanya dirasakan melalui kerusakan kawasan hutan. Pencemaran udara akibat kabut asap, terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, hingga rusaknya habitat satwa liar menjadi persoalan serius yang menyertai.
Ancaman meluasnya kabut asap ke negara-negara tetangga juga masuk dalam sorotan organisasi mahasiswa tersebut. Bagi PMKRI, situasi ini menjadi peringatan bahwa penanganan karhutla membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh, terencana, dan berorientasi pada keselamatan manusia.
Menurut PMKRI, keberhasilan pemerintah tidak boleh hanya diukur dari jumlah titik api yang berhasil dipadamkan. Yang lebih penting adalah kemampuan negara mencegah jatuhnya korban, melindungi masyarakat, serta memulihkan kehidupan warga yang terdampak.
Organisasi itu juga mendesak pemerintah menjadikan situasi karhutla sebagai momentum evaluasi menyeluruh. Cakupannya meliputi sistem pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan di lapangan, hingga penegakan hukum.
PMKRI menilai pemerintah tidak boleh hanya terpaku pada laporan administratif mengenai jumlah titik panas (hotspot) dan operasi pemadaman. Masyarakat membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar angka dan laporan yang tidak menjamin keselamatan mereka.
"Jangan hanya berhenti di laporan titik panas. Yang dibutuhkan rakyat adalah kebijakan yang benar-benar melindungi dan mencegah kebakaran terulang," tutup Melky.
Melalui gerakan "Indonesia Darurat Kemanusiaan", PMKRI Maumere mengingatkan bahwa kehadiran negara dalam menghadapi bencana bukan sekadar kewajiban administratif. Kehadiran itu merupakan tanggung jawab untuk melindungi kehidupan rakyat dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.
Desakan penetapan status bencana nasional atau KLB menjadi puncak tuntutan dalam aksi tersebut. Status itu dinilai PMKRI sebagai dasar agar penanganan karhutla tidak lagi berhenti pada laporan titik panas, tetapi bergerak ke perlindungan warga dan pencegahan kebakaran berulang.