NUSA TENGGARA TIMUR — Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,47% secara tahunan pada kuartal III 2026, lebih tinggi dari 5,29% pada kuartal sebelumnya. Angka itu dinilai belum mencerminkan potensi penuh karena ketidakpastian regulasi dan lemahnya koordinasi kebijakan masih membatasi laju ekspansi. Ekonom menilai target pertumbuhan 6% realistis asalkan ada orkestrasi kebijakan yang jelas.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produk domestik bruto kuartal III 2026 tumbuh 5,47% dibanding periode yang sama tahun lalu. Konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama dengan pertumbuhan 5,04%, sementara belanja pemerintah melesat 8,95% dan investasi tumbuh 6,06%.
Senior Economist Prasasti Piter Abdullah menilai capaian tersebut menunjukkan mesin ekonomi nasional masih bekerja di tengah tekanan global. Namun, ia menyoroti absennya sosok yang mengoordinasikan seluruh potensi ekonomi secara terpadu.
Menurut Piter, persoalan utama bukan terletak pada fundamental ekonomi, melainkan pada kemampuan pemerintah mengorkestrasi seluruh potensi yang tersedia. Dengan arah kebijakan yang jelas, target pertumbuhan 6% dinilai bukan hal yang mustahil.
"Kita kurang orkestrasi atau tidak mempunyai sosok orkestrator dalam bidang perekonomian. Kalau orkestrasi berjalan baik dengan arah yang jelas, target 6% bukan sesuatu yang sulit," ujarnya dalam diskusi Ngopi Bareng Prasasti yang diselenggarakan Prasasti Center for Policy Studies, dikutip Senin (9/11/2026).
Ia menambahkan, konsumsi rumah tangga memang masih tumbuh, tetapi pemulihan daya beli belum dirasakan merata. Kelompok berpendapatan menengah bawah masih menghadapi tekanan, sehingga kenaikan aktivitas ekonomi belum sepenuhnya tercermin pada perbaikan kualitas konsumsi mereka.
Piter menegaskan Indonesia tidak bisa menutup pintu terhadap modal asing, terutama yang masuk ke sektor riil dan bersifat jangka panjang. Investasi semacam itu dibutuhkan untuk mengakselerasi pertumbuhan sekaligus menciptakan lapangan kerja berkualitas.
"Kita tidak mungkin mengatakan go to hell with your capital, karena kita perlu modal dari luar. Dan modal dari luar membutuhkan regulasi yang konsisten serta kepastian hukum. Ini serasa narasi lama tapi harus terus menerus kita suarakan karena faktanya kita memang belum banyak berubah," katanya.
Ia menilai daya beli masyarakat Indonesia masih memiliki keunggulan dibanding sejumlah negara tetangga. Namun keunggulan itu tidak otomatis berubah menjadi investasi apabila dunia usaha menghadapi ketidakpastian dan persoalan kepercayaan.
Research Director Prasasti Adhi Nugroho menyoroti risiko pengalihan investasi ke negara lain yang menawarkan iklim usaha lebih kompetitif. Ketidakpastian regulasi dan inkonsistensi kebijakan membuat investor swasta berpikir ulang sebelum menanamkan modal.
Adhi mencontohkan Vietnam yang pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dan pemerintahnya relatif mampu memberikan kemudahan serta kepastian bagi investor. Negara itu memperkuat daya tariknya melalui kemudahan berusaha, konsistensi kebijakan, dan integrasi dengan rantai pasok global.
"Vietnam menjadi contoh yang menarik. Pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dibandingkan Indonesia, dan pemerintahnya relatif mampu memberikan kemudahan serta kepastian bagi investor. Indonesia perlu memastikan bahwa potensi pasar domestiknya yang besar juga didukung oleh iklim investasi yang kompetitif," ujarnya.
Bagi investor, kombinasi belanja pemerintah yang tumbuh 8,95% dan investasi 6,06% menunjukkan ruang ekspansi di sektor yang bergantung pada pengadaan dan proyek infrastruktur. Sektor konsumsi tetap menjadi basis, tetapi daya beli kelas menengah bawah yang belum pulih membatasi upside emiten ritel dan barang konsumsi sehari-hari.
Pekerjaan rumah terbesar ada pada kepastian regulasi. Tanpa konsistensi kebijakan, momentum pertumbuhan yang sudah terjaga di atas 5% berisiko berhenti di level itu, sementara negara tetangga terus memperbaiki iklim investasinya.