JAKARTA — Bupati Flores Timur yang juga Koordinator Wilayah APKASI untuk NTT, Antonius Doni Dihen, menilai skema pembagian Dana Alokasi Umum belum memenuhi rasa keadilan bagi wilayah kepulauan. Dalam forum tersebut, Doni meminta pemerintah pusat membuka ruang afirmasi kebijakan keuangan bagi daerah dengan kapasitas fiskal rendah.
“Kita minta supaya ada afirmasi, afirmasi kebijakan keuangan, afirmasi untuk keadilan fiskal bagi seluruh daerah dengan kapasitas fiskal rendah, dan terutama NTT, supaya ada dana kompensasi di situ,” ujar Doni di hadapan peserta seminar.
Doni membeberkan dampak konkret kebijakan transfer ke daerah terhadap Flores Timur. Kabupaten itu mengalami kekurangan alokasi transfer hingga Rp147 miliar pada tahun berjalan.
Kondisi fiskal yang mengetat membuat pemerintah daerah sulit memenuhi Standar Pelayanan Minimal. Dua sektor yang paling terasa adalah penyediaan akses air bersih serta perbaikan jalan antardesa dan antarkecamatan.
Keterbatasan anggaran juga memaksa sejumlah proyek infrastruktur dasar tertunda. Padahal, kebutuhan warga di wilayah kepulauan menuntut konektivitas jalan, air, dan jembatan yang memadai.
Dalam forum yang sama hadir Bupati Malaka Stefanus Bria Seran, Bupati Manggarai Timur Agas Andreas, dan anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng. Doni menyampaikan bahwa para kepala daerah membutuhkan dukungan anggaran signifikan untuk menjawab persoalan infrastruktur di wilayah masing-masing.
“Tadi disampaikan oleh Pak Bupati Malaka setidaknya kita dapat Rp250 miliar, mungkin kebesaran, tetapi angka-angka di sekitar situ sangat kita butuhkan untuk menjawab kebutuhan besar, terutama infrastruktur jalan, air, dan jembatan yang sangat menjadi concern dari pemerintah daerah dan masyarakat kita di daerah sana,” ungkap Doni.
Sebagai provinsi kepulauan, NTT menanggung biaya pembangunan yang lebih tinggi dibanding daerah daratan. Sebaran penduduk antarpulau membuat biaya logistik material dan pelayanan publik ikut membengkak.
Doni menilai perhitungan Dana Alokasi Umum belum memasukkan variabel geografis itu secara memadai. Alhasil, daerah dengan kemampuan keuangan terbatas harus menanggung beban pelayanan yang sama dengan wilayah yang lebih mapan secara fiskal.
Forum di Menteng itu menjadi wadah bagi para kepala daerah NTT untuk menyuarakan persoalan serupa. Harapannya, pemerintah pusat menindaklanjuti dengan kebijakan afirmasi yang lebih berpihak pada daerah berkapasitas fiskal rendah.