MANGGARAI TIMUR — Junaidin Mahasan, legislator NTT dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), menyampaikan desakan itu di hadapan ratusan warga yang masih mengungsi. Ia menilai tenda berbahan terpal tidak bisa dikategorikan sebagai huntara yang layak.
Menurut Junaidin, terpal tidak mampu menahan panas, hujan, maupun angin dalam jangka panjang. Warga sudah berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan tinggal di bawah tenda darurat tersebut.
Junaidin menyebut seluruh warga di lokasi peninjauan kehilangan rumah yang layak dihuni akibat gempa. Ia meminta pemerintah tidak menunda pembangunan huntara di Dusun Ronting dan wilayah terdampak lainnya.
"Ketika saya melihat langsung di lapangan, hampir mayoritas masyarakat yang terkena dampak ini belum ada huntara yang layak untuk ditinggal," tegas Junaidin, dikutip dari laporan Sorot News.
Keluhan warga sempat mencuat saat peninjauan. Seorang warga berseru mempertanyakan mengapa mereka yang juga terdampak gempa belum menerima huntara.
Di tengah kunjungan, Junaidin meluruskan soal asal-usul bantuan huntara. Ia menyebut ada dua kategori: bantuan pemerintah yang ditandai tulisan BNPB, dan bantuan dari lembaga nonpemerintah seperti relawan atau donatur.
"Yang biru ini bukan dari pemerintah, kecuali yang bantuan pemerintah itu ada tulis BNPB," jelasnya kepada warga.
Penjelasan itu disampaikan agar warga tidak keliru membedakan sumber bantuan. Junaidin juga meminta warga waspada terhadap pihak yang mengklaim bantuan pemerintah padahal berasal dari lembaga lain.
Junaidin mengaku menerima banyak laporan soal huntara pemerintah yang tidak sesuai spesifikasi. Laporan itu menyebut bentuk, bahan, dan jumlah material yang diterima warga berbeda-beda.
Sebagai wakil rakyat, ia menegaskan akan menjalankan fungsi pengawasan agar anggaran huntara terbuka. Ia mempertanyakan berapa anggaran satu unit huntara dan berapa jumlah material yang seharusnya diterima warga.
"Saya minta kepada pihak aparat penegak hukum terutama Kejaksaan, periksa kepada para vendor dan kontraktor yang membangun huntara yang tidak sesuai dengan spek," tegas Junaidin.
Ia meminta aparat memastikan tidak ada pihak yang mengambil keuntungan berlebih dari proyek huntara. Warga, menurutnya, sudah menjadi korban bencana dan tidak boleh kembali dirugikan.
"Jangan sampai mereka mengambil keuntungan yang jauh lebih banyak. Kita sudah jadi korban, rumah sudah rusak, jangan lagi mereka memanfaatkan ini dan mengambil keuntungan yang membuat kita semakin sengsara," ujarnya.
Di akhir kunjungan, Junaidin duduk bersama warga, mendengarkan keluhan ibu-ibu, dan meninjau tumpukan bantuan sembako yang dibagikan. Warga menyampaikan satu tuntutan utama: kepastian.
Mereka meminta kejelasan kapan huntara dibangun, berapa anggaran yang benar-benar sampai ke warga, dan jaminan tidak ada permainan dalam penyaluran bantuan bencana.
"Huntara bukan sekadar bangunan. Huntara adalah harapan agar warga bisa hidup layak kembali," tutup Junaidin.
Hingga laporan ini ditulis, ratusan warga Dusun Ronting masih bertahan di tenda terpal. Mereka menunggu janji pembangunan huntara benar-benar ditepati.