Kementerian Pariwisata bersama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores menyerap aspirasi pelaku wisata Live on Board di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, untuk memperkuat ekosistem pariwisata bahari. Forum Bincang Kepariwisataan di Carpenter Cafe, Pantai Pede, membahas perpajakan, pengelolaan sampah, kuota kunjungan Taman Nasional Komodo, hingga penanganan scamming. Berbagai masukan itu akan menjadi bahan koordinasi lanjutan dengan kementerian dan lembaga terkait.
LABUAN BAJO — Asisten Deputi Manajemen Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata Budi Supriyanto menyatakan LoB menjadi salah satu perhatian pemerintah karena merupakan bagian dari ekosistem wisata bahari yang terus dikembangkan. Pemerintah ingin mendengar langsung kondisi riil di lapangan, termasuk isu dan concern yang dirasakan pelaku LoB di Labuan Bajo.
“Melalui pertemuan seperti ini, kami ingin mendengar secara langsung kondisi riil di lapangan, termasuk isu dan concern yang dirasakan oleh para pelaku LoB di Labuan Bajo,” kata Budi dalam forum tersebut.
Forum Bincang Kepariwisataan di Carpenter Cafe, Pantai Pede, melibatkan Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat. Hadir pula pelaku dan asosiasi yang tergabung dalam Jaringan Kapal Rekreasi (JANGKAR), Gabungan Pengusaha Wisata Bahari dan Tirta Indonesia (GAHAWISRI), Dive Operators Community Komodo (DOCK), serta Asosiasi Kapal Wisata (ASKAWI).
Pembahasan mencakup pemahaman mengenai LoB sebagai bentuk atau paket perjalanan wisata, bukan jenis kapal. Pelaku usaha juga mengangkat persoalan perpajakan, pengelolaan sampah, kuota kunjungan Taman Nasional Komodo, serta kejelasan kuota dan area khusus aktivitas diving dan snorkeling beserta infrastruktur pendukung.
Masukan lain menyangkut kebutuhan penguatan promosi, kesiapan destinasi wisata darat, persoalan scamming, dan kebutuhan publikasi daftar agen perjalanan atau pelaku usaha resmi. Daftar itu dinilai penting agar wisatawan mendapat informasi yang lebih jelas.
Plt. Direktur Utama BPOLBF Andhy MT Marpaung menuturkan dinamika LoB tidak hanya berkaitan dengan aktivitas di laut. Persoalan itu juga terhubung dengan destinasi, akses dan infrastruktur, kebersihan, pelayanan, promosi, serta pengalaman wisatawan.
“BPOLBF melihat bahwa pengembangan pariwisata tidak dapat dilakukan sendiri. Kita perlu mendengar langsung dari teman-teman pelaku usaha mengenai apa yang mereka hadapi, apa yang menjadi kebutuhan, sekaligus potensi yang dapat kita kembangkan bersama,” ujar Andhy.
Sejumlah persoalan mulai dibenahi secara bertahap, termasuk penanganan scamming dan publikasi daftar agen perjalanan resmi yang tergabung dalam asosiasi melalui situs BPOLBF.
Budi menyebut berbagai masukan yang disampaikan pelaku usaha akan menjadi bahan koordinasi lebih lanjut dengan kementerian dan lembaga terkait. Persoalan yang berkaitan langsung dengan kewenangan Kementerian Pariwisata akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat Petrus Antonius Rasyid menilai masukan pelaku pariwisata penting untuk melihat kondisi dan kebutuhan sektor secara lebih utuh.
“Berbagai masukan yang disampaikan oleh para pelaku pariwisata menjadi catatan penting untuk kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang berlaku,” ujar Petrus.