Pemerintah Kota Kupang mengoptimalkan Perubahan APBD 2026 untuk menggenjot pendapatan asli daerah dan mempercepat program prioritas. Persetujuan dokumen anggaran itu diketok dalam Sidang Paripurna III Tahun 2025/2026, dengan DPRD meminta realisasi pendapatan dan belanja diawasi ketat. Sekretaris Daerah Kota Kupang Jeffry Pelt menegaskan ukuran keberhasilan anggaran bukan besar belanja, melainkan manfaat yang kembali ke warga.
KUPANG — Pemerintah Kota Kupang menempatkan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber pendapatan daerah sebagai motor utama Perubahan APBD 2026. Langkah tersebut dibahas dalam Sidang Paripurna III Tahun 2025/2026 bersama DPRD Kota Kupang.
Kesepakatan itu mencakup penyesuaian kebijakan fiskal agar program pembangunan pada sisa tahun anggaran berjalan lebih terarah. Pemkot Kupang menyatakan komitmen menjalankan program tepat waktu, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Sekretaris Daerah Kota Kupang Jeffry Pelt menyebut persetujuan Perubahan APBD 2026 bukan sekadar menyepakati angka dalam dokumen anggaran. Menurut dia, keputusan bersama itu menyangkut prioritas pembangunan dan manfaat yang harus dirasakan masyarakat.
"Ukuran keberhasilan APBD bukan semata-mata berapa besar anggaran yang kita belanjakan, tetapi seberapa besar manfaat yang kembali kepada masyarakat," kata Jeffry Pelt di Kupang, Sabtu.
Ia menambahkan pandangan, catatan, usulan, dan masukan DPRD selama pembahasan menjadi bagian penting agar anggaran daerah benar-benar menjawab kebutuhan warga.
Ketua Fraksi Hanura Perindo PSI Bersatu Danial JA Boling menyampaikan apresiasi atas upaya Pemkot Kupang meningkatkan kinerja pembangunan. Fraksinya mendorong sisa waktu pelaksanaan APBD 2026 dimanfaatkan optimal.
Perhatian khusus diarahkan pada sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur jalan yang menopang aktivitas ekonomi masyarakat. Ketiga sektor itu dinilai paling langsung menyentuh kebutuhan harian warga Kota Kupang.
Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Dance Bistolen mendorong pemerintah terus menggali sumber PAD baru sesuai potensi Kota Kupang. Ia menyoroti pengembangan Kota Kupang sebagai kota jasa dan kota pelajar.
Penguatan sektor pariwisata dan hiburan juga disorot, termasuk optimalisasi peran perumda serta pengembangan kerja sama lintas sektor. Potensi itu dinilai belum tergarap penuh sebagai sumber pendapatan daerah.
Sekretaris Fraksi Golkar Muhammad I Darwis menekankan Perubahan APBD 2026 sebagai instrumen menyesuaikan kebijakan fiskal dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Fraksi Golkar memberi perhatian pada realisasi pendapatan dan belanja daerah. Pemerintah diminta memastikan sisa waktu pelaksanaan anggaran dimanfaatkan efektif dengan tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
Bagi warga Kota Kupang, sorotan utama kini ada pada seberapa cepat program prioritas di bidang kesehatan, pendidikan, dan jalan bisa dieksekusi sebelum tahun anggaran berjalan berakhir.