MAUMERE — Sebanyak 31 calon tenaga kerja konstruksi di Kabupaten Sikka mengikuti uji sertifikasi dengan skema urunan pendanaan atau cost sharing. Mereka akan menjalani uji kompetensi terlebih dahulu sebelum dinyatakan layak menerima sertifikat lisensi resmi.
Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, Rabu-Kamis, 5-6 Agustus 2026, di Aula St. Camilus Social Center Maumere. Para peserta berasal dari latar belakang yang beragam, mulai dari lulusan baru, pekerja berpengalaman, hingga pemilik perusahaan konstruksi.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sikka, Margaretha Movaldes Da Maga Bapa, yang akrab disapa Femy Bapa, menyebut kegiatan ini merupakan penantian panjang sejak awal Januari. Ia bersyukur Sikka akhirnya terpilih sebagai lokus kegiatan.
"Antusiasme pendaftar sangat tinggi. Kami berharap tetap mendapat alokasi pada tahun berikutnya karena banyak tenaga kerja konstruksi yang membutuhkan peningkatan kompetensi," ujar Femy Bapa.
Menurutnya, pengembangan kompetensi ini tidak hanya dibutuhkan untuk proyek-proyek pemerintah, tetapi juga sektor swasta. Secara regulasi nasional, tuntutan terhadap kompetensi tenaga kerja konstruksi terus meningkat.
Ketua Pelaksana Uji Sertifikasi Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) IV Surabaya, Jeffy Alfanny, menjelaskan bahwa tugas balainya tidak hanya membina tenaga kerja konstruksi, tetapi juga Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Wilayah kerja BJKW IV mencakup enam provinsi, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, NTB, dan NTT. Total ada 119 kabupaten yang menjadi cakupan pembinaan, dan Kabupaten Sikka menjadi salah satu daerah yang mengajukan kerja sama uji sertifikasi.
Jeffy menambahkan, peserta yang lolos uji kompetensi akan memperoleh sertifikat yang berfungsi sebagai lisensi resmi untuk bekerja di industri konstruksi. Skema pembiayaan kegiatan ini menggunakan sistem urunan dana atau cost sharing.
"Tugas pembinaan kepada OPD harus tetap berjalan agar OPD yang terbina mampu menghasilkan sumber daya manusia atau tenaga kerja konstruksi yang berkompeten," pungkas Jeffy.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, pihaknya berharap kerja sama serupa dapat terus terjalin dengan baik pada tahun-tahun mendatang. Hal ini dinilai penting untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja konstruksi bersertifikat di daerah.