KUPANG — Pergerakan nilai tukar rupiah yang menembus level psikologis Rp18.000 per dolar AS pada Selasa pagi langsung memicu kekhawatiran pelaku usaha di Nusa Tenggara Timur. Kurs yang melemah 0,18 persen ini dipastikan akan berimbas pada biaya logistik dan harga barang kebutuhan pokok yang sebagian besar masih bergantung pada pasokan dari luar provinsi.
Sebelumnya, rupiah ditutup di level Rp17.997 per dolar AS pada perdagangan Senin. Dalam sepekan terakhir, mata uang Garuda memang menunjukkan tren fluktuatif di tengah sentimen global yang masih dibayangi kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (The Fed) dan gejolak geopolitik.
Para pedagang di Pasar Oeba dan Pasar Inpres Naikoten, Kupang, mulai menghitung ulang harga jual komoditas seperti tepung terigu, minyak goreng, dan gula pasir. Komoditas tersebut umumnya didatangkan dari Surabaya atau Makassar dengan pembayaran yang terpengaruh kurs dolar.
Meski belum ada kenaikan harga secara langsung di lapangan, sejumlah distributor besar dikabarkan menahan pengiriman stok baru hingga kurs dianggap stabil. Jika pelemahan berlanjut, bukan tidak mungkin harga eceran di tingkat pengecer akan naik dalam 1-2 pekan mendatang.
Pelemahan sebesar 32 poin ini terjadi di tengah menguatnya indeks dolar AS di pasar global. Pelaku pasar masih menunggu sinyal jelas mengenai arah suku bunga The Fed, sementara di dalam negeri, permintaan valas untuk pembayaran dividen dan impor bahan baku turut menekan kurs.
Bank Indonesia sendiri sebelumnya telah berkomitmen untuk terus menstabilkan nilai tukar melalui intervensi ganda di pasar spot dan surat berharga. Namun, tekanan eksternal yang besar membuat laju pelemahan masih sulit dibendung dalam jangka pendek.
Bagi pelaku UMKM di NTT yang menggunakan bahan baku impor, fluktuasi kurs ini menjadi sinyal untuk segera melakukan efisiensi operasional. Sementara itu, konsumen diharapkan tidak melakukan aksi boruh yang justru akan memicu inflasi lebih cepat.
Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan diharapkan segera memantau stok dan harga kebutuhan pokok di 22 kabupaten/kota. Penguatan kerja sama antar-daerah untuk memperlancar distribusi pangan lokal menjadi kunci untuk meredam dampak pelemahan rupiah di tingkat konsumen.