KUPANG — Kabupaten Ngada menyusul di posisi kedua dengan 19,53 ribu penduduk miskin, disusul Sumba Tengah 22,81 ribu jiwa dan Malaka 28,05 ribu jiwa. Kabupaten Flores Timur melengkapi lima besar dengan 28,92 ribu penduduk miskin.
Data BPS menempatkan NTT sebagai salah satu provinsi dengan kantong kemiskinan yang tersebar di banyak kabupaten. Dari 10 wilayah dengan angka kemiskinan terendah, tak satu pun berstatus kota.
Kota Kupang menjadi satu-satunya wilayah berstatus kota di NTT dengan 37,91 ribu penduduk miskin, atau menempati urutan ke-11 paling sedikit. Posisi ini membuat Kota Kupang berada tepat di bawah Sumba Barat dalam daftar kabupaten/kota.
Di sisi lain, Kabupaten Timor Tengah Selatan mencatat jumlah penduduk miskin terbanyak di NTT, mencapai 116,74 ribu jiwa. Angka itu disusul Sumba Barat Daya 97,68 ribu jiwa dan Kabupaten Kupang 87,50 ribu jiwa.
BPS mendefinisikan penduduk miskin sebagai penduduk dengan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Besaran GK berbeda tiap provinsi, ditentukan dari nilai pengeluaran kebutuhan makanan setara 2.100 kilokalori per kapita per hari serta kebutuhan nonmakanan seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.
Pada 2025, GK nasional ditetapkan Rp641.443, naik dari tahun 2024 yang sebesar Rp595.242. Kenaikan ambang batas ini ikut memengaruhi penghitungan jumlah penduduk miskin di setiap daerah.
Secara nasional, jumlah penduduk miskin Indonesia tercatat 23,36 juta jiwa per September 2025 atau 8,25 persen. Angka itu berkurang dari 2024 yang mencapai 24,05 juta jiwa.
Kalimantan Utara menjadi provinsi dengan penduduk miskin paling rendah, yakni 42,54 ribu jiwa. Sebaliknya, Jawa Timur mencatat jumlah terbanyak hingga 3,8 juta jiwa, sejalan dengan besarnya jumlah penduduk provinsi tersebut.
Di NTT, sebaran kemiskinan yang timpang antarwilayah tetap menjadi pekerjaan rumah. Selisih antara Nagekeo sebagai wilayah paling sedikit dan Timor Tengah Selatan sebagai paling banyak mencapai hampir tujuh kali lipat.