MANGARAI BARAT — Struktur ketenagakerjaan NTT dikuasai sektor informal. Dari data awal 2026, sebanyak 75,28 persen penduduk bekerja berada di sektor tersebut. Mereka adalah petani, nelayan, dan pelaku UMKM pariwisata yang belum tercover jaminan sosial secara memadai.
Dalam pertemuan dengan Komisi IX DPR, Wagub Johni Asadoma menekankan perlunya perlindungan sosial yang lebih luas. Ia juga mendukung program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan percepatan penurunan stunting. Namun, perhatian utama tertuju pada pekerja sektor informal yang jumlahnya dominan.
Menurut Johni, kondisi itu membuat sebagian besar pekerja rentan terhadap risiko kecelakaan kerja, sakit, atau kehilangan penghasilan. “Mereka membutuhkan jaminan sosial yang lebih luas,” ujarnya dalam pernyataan resmi Pemprov NTT.
Persoalan lain yang diangkat adalah terbatasnya tenaga kesehatan, dokter spesialis, alat kesehatan, dan ketersediaan obat di wilayah kepulauan dan daerah terpencil. Akibatnya, masyarakat kerap harus dirujuk ke Kota Kupang. Biaya transportasi dan akomodasi menjadi beban besar bagi keluarga pasien.
Wagub juga menyoroti tingginya angka pengangguran di sejumlah wilayah. Ia mengusulkan agar Komisi IX DPR melakukan kunjungan ke Kabupaten Sabu Raijua untuk melihat langsung persoalan stunting yang dipengaruhi keterbatasan akses air bersih, kualitas SDM, dan faktor sosial budaya.
Pemprov NTT juga mendorong pembangunan fasilitas kesehatan strategis, termasuk balai hiperbarik di Labuan Bajo. Fasilitas itu diharapkan menunjang pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan wisatawan di kawasan wisata super prioritas tersebut.
Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene menyatakan bahwa kunjungan kerja ini untuk memperoleh gambaran langsung pelaksanaan program di daerah. Hasilnya akan menjadi bahan pembahasan bersama kementerian dan lembaga mitra kerja guna memperkuat kebijakan serta memastikan program pemerintah lebih efektif dan tepat sasaran.
Rangkaian kegiatan juga diisi penyerahan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja kepada ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, digelar pelatihan dasar pengemasan makanan bagi keluarga penerima manfaat melalui UPTD Balai Latihan Kerja Kabupaten Manggarai Barat, guna meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga.